Gandeng Masyarakat Sipil, KPK Bangun Jejaring Guna Lawan Korupsi SDA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bekerja sama dengan IM57+ Institute dan German Agency for International Cooperation (GIZ) menyelenggarakan Anti-Corruption Academy 3rd Batch. Bertajuk "Fighting Natural Resources Corruption Training for Civil Society", pelatihan ini menjadi bagian dari strategi bersama KPK, IM57+ Institute, dan GIZ dalam membangun integritas dan kesadaran antikorupsi di sektor sumber daya alam (SDA) secara kolaboratif, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, hingga komunitas sipil. 

Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyoroti bahwa korupsi SDA kerap berbentuk state capture, di mana segelintir pihak menguasai regulasi untuk kepentingan pribadi.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi cerminan krisis dalam tata kelola. Korupsi masih merajalela karena kesadaran yang masih rendah,” tegas Fitroh di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Senin (21/7).

Ia menambahkan, forum pendidikan menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai antikorupsi sejak dini dan berkelanjutan kepada berbagai kelompok masyarakat. Senada dengan itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan pendidikan antikorupsi menjadi suatu strategi yang tidak dapat berdiri sendiri.

“Kami percaya strategi trisula pemberantasan korupsi—pendidikan, pencegahan dan penindakan tidak akan berjalan efektif tanpa peran serta masyarakat, sehingga perlu dukungan berbagai elemen masyarakat,” tegas Yonathan.

Melalui pelatihan ini, KPK tidak hanya menghadirkan pakar-pakar lintas disiplin, tetapi mendorong pertukaran pengalaman dan membangun jejaring antikorupsi yang lebih kuat. Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan antara pengetahuan, kesadaran, dan aksi nyata pemberantasan korupsi, khususnya di sektor SDA.

Hadir pula Counsellor for Development Cooperation at the Embassy of the Federal Republic of Germany to Indonesia, ASEAN, and Timor-Leste, Oliver Hoppe, yang memberikan sambutan lewat daring. Ia mengapresiasi komitmen KPK dalam memastikan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam agar bebas dari korupsi.

Pendidikan Berkelanjutan Bangun Generasi Antikorupsi

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal IM57+ Institute, Budi Agung Nugroho menjelaskan bahwa pelatihan ini akan menjadi agenda tahunan. Forum ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, mulai dari investigasi, hukum, hingga surveillance demi memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

“Forum ini menjadi ajang guna meningkatkan pemahaman serta membangun generasi yang kritis terhadap praktik korupsi, khususnya di sektor SDA yang sarat konflik kepentingan,” pungkas Budi.

Adapun di tahun ini, fokus pelatihan mencakup isu pelanggaran di sektor mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup. Kegiatan berlangsung pada 21–25 Juli 2025—menghadirkan narasumber seperti pegiat lingkungan, ahli hukum internasional, aktivis antikorupsi, hingga pengawas pemerintahan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam memperkuat pendidikan antikorupsi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan dinilai menjadi kunci menuju pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan bebas korupsi.