Bangun Ketahanan Korporasi, KPK Fokus Perbaiki Tata Kelola Sektor Konstruksi
Sektor konstruksi menjadi salah satu sektor strategis yang paling rawan praktik korupsi. Untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat ketahanan korporasi terhadap risiko tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan sistem integritas korporasi yang transparan, beretika, dan berdaya saing melalui kolaborasi dengan pelaku usaha.
Komitmen ini ditegaskan Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, dalam sosialisasi pencegahan korupsi bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (13/10). Ia menyebut penguatan integritas merupakan bagian penting strategi nasional pencegahan korupsi pada sektor-sektor strategis negara.
“Perbaikan ini bertujuan agar korporasi mampu menangkal potensi korupsi sejak dini. Fokus saat ini adalah menguatkan integritas pada ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur BUMN,” ujar Aminudin.
BUMN memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, namun juga termasuk sektor yang paling rentan. Berdasarkan data perkara KPK sejak 2004 hingga Agustus 2025, terdapat 192 kasus atau 11 persen perkara korupsi yang melibatkan entitas BUMN.
Untuk itu, Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK memperkuat integritas korporasi melalui penerapan berbagai instrumen pencegahan, seperti Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Whistleblowing System (WBS), manajemen risiko integritas, serta kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi.
Kepala Pusat Pelatihan SDM Pengembangan Barang dan Jasa LKPP, Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, turut hadir dan menekankan pentingnya etika serta prinsip transparansi dalam proses kontrak pemerintah.
“Setiap pelaku usaha perlu memperhatikan etika dan prinsip proses kontrak dengan pemerintah, secara transparan dan berintegritas, sebab dari situlah kepercayaan publik dibangun,” ujarnya.
Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, menambahkan bahwa integritas merupakan bagian dari strategi bisnis berkelanjutan.
“Penguatan integritas korporasi ini adalah bagian tata kelola berkelanjutan. Kami memperkuat komitmen membangun sistem yang mampu mencegah korupsi di lingkungan usaha,” katanya.
KPK berharap semakin banyak korporasi nasional, baik BUMN maupun swasta, membangun resiliensi antikorupsi sebagai faktor daya saing dan keberlanjutan usaha. Integritas tidak hanya menjadi tuntutan etika, tetapi juga bagian penting dalam tata kelola dan reputasi bisnis modern.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) IV Direktorat AKBU KPK Ipi Maryati, Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT PP, serta jajaran internal PT PP.
