Perkuat Integritas PPDB di Kalimantan Tengah, KPK Dorong Terciptanya Layanan Pendidikan yang Bersih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga integritas layanan publik di sektor pendidikan, khususnya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Meski diakui masih menyisakan sejumlah tantangan, KPK menilai sektor pendidikan sebagai pilar penting yang harus dibangun dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan akses yang mudah bagi masyarakat.

Isu ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan yang digelar secara daring, Rabu (25/6), bersama jajaran pelaksana pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) se-Provinsi Kalimantan Tengah.

“Pun momentum rakor pencegahan korupsi pada sektor pendidikan hanya bisa berjalan efektif jika melibatkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan dan pengawas, pihak sekolah sebagai pelaksana di lapangan, hingga masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan,” pesan Ely Kusumastuti, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK.

Jalan Panjang Menuju Pendidikan Bebas Korupsi

Menanggapi tantangan yang masih ada, Kepala Satuan Tugas 3 Direktorat Korsup Wilayah III KPK, Maruli Tua, menegaskan pentingnya membangun sistem yang kuat dan kolaboratif guna mewujudkan layanan pendidikan yang bersih dan berintegritas.

Ia menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang mencatat skor rata-rata wilayah se-Kalimantan Tengah sebesar 69,99 atau berada di level korektif. Skor ini mencerminkan perlunya peningkatan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dan penguatan pengawasan yang merata.

Survei juga menunjukkan masih ditemukannya praktik gratifikasi di lingkungan satuan pendidikan di wilayah Kalimantan Tengah. Sekitar 56,76% guru diketahui menerima bingkisan dari siswa, dan 94,59% orang tua mengaku terbiasa memberi bingkisan kepada guru saat hari raya atau kenaikan kelas.

“Oleh karenanya, kolaborasi antarpemangku kepentingan memang belum sepenuhnya optimal, tapi harus terus diperbaiki agar dapat menyentuh seluruh aspek pendidikan. Di sisi lain, tata kelola pendidikan daerah ini menunjukkan kemajuan menuju transparansi dan akuntabilitas, salah satunya lewat penerapan kontrol internal dan audit yang dilakukan secara bertahap,” jelas Maruli.

Dorongan Perbaikan dari Ombudsman

Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah, R. Biroum Bernardianto, turut menegaskan bahwa isu integritas di sektor pendidikan menjadi sorotan utama, mengingat masih adanya kecurangan dalam ujian, manipulasi nilai, hingga pengelolaan anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya bersih.

Ia mengungkapkan bahwa Ombudsman terus memantau proses PPDB Madrasah, dan menyoroti belum optimalnya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara berjenjang.

“Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memicu kekisruhan dalam proses penerimaan siswa baru. Selain itu, Ombudsman juga mencermati masih rendahnya pemahaman para penyelenggara terkait tata kelola pengaduan sebagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi,” tegas Bernardianto.

Lebih jauh, ia menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem pengawasan berkelanjutan serta penggunaan teknologi dalam proses verifikasi dan validasi data guna memastikan proses PPDB berjalan objektif dan akuntabel.

Rekomendasi untuk Perbaikan Nyata

Dalam rapat tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi konkret yang ditujukan kepada Kanwil Kemenag se-Kalimantan Tengah, antara lain:

• Meningkatkan sinergi dengan Ombudsman dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi di satuan pendidikan;
• Mendorong pengiriman surat edaran rutin kepada seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kanwil Kemenag, mulai dari RA, MI, MTs, MA, hingga MAK;
• Menguatkan resiliensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek;
• Menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terpadu dan transparan;
• Memperkuat manajemen administrasi publik sektor pendidikan.

Biroum Bernardianto menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa tantangan di sektor pendidikan tak bisa diselesaikan secara parsial. “Kami terus mengawasi pelaksanaan PPDB dan mendorong penggunaan teknologi dalam proses verifikasi dan validasi data. Ini sangat penting agar proses penerimaan siswa dapat berlangsung lebih objektif, sekaligus meningkatkan transparansi di satuan pendidikan,” tutupnya.