Lewat Pariwara Antikorupsi, KPK Ajak Daerah Bergerak Tebar Pesan Berdampak
Semangat memberantas korupsi tak hanya bisa digaungkan lewat penindakan. Lewat pendekatan yang kreatif dan kolaboratif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggulirkan Pariwara Antikorupsi 2025—sebuah kampanye nasional yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi secara lebih luas dan berdampak.
Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif tahun sebelumnya yang mendapat sambutan positif. Mengusung pendekatan baru yang lebih segar, Pariwara Antikorupsi hadir sebagai bentuk kampanye massal melalui berbagai media—baik cetak, digital, audiovisual, hingga aktivasi di lapangan. Fokusnya adalah membangun kesadaran publik melalui kolaborasi lintas sektor: dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik daerah (BUMD).
Kolaborasi Lebih Luas dan Inovatif
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa cakupan Pariwara Antikorupsi tahun ini akan lebih luas dengan strategi yang semakin inovatif.
“Kami mengajak pihak-pihak dari pemerintah daerah, BUMD, maupun masyarakat untuk secara aktif bersama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan kampanye menyebarkan pesan antikorupsi,” jelas Amir dalam Webinar Series 1 Pariwara Antikorupsi 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI pada 22 Mei 2025.
Kampanye ini bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga membangun gerakan bersama yang menumbuhkan budaya antikorupsi dari tingkat lokal. Salah satu caranya adalah dengan menyentuh isu-isu yang dekat dengan masyarakat, seperti praktik pungli, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang di layanan publik.
Dari Isu ke Aksi
Salah satu rangkaian dari program ini adalah webinar series yang menjadi ajang berbagi wawasan seputar strategi komunikasi antikorupsi. Seri pertama yang bertajuk “Dari Isu ke Aksi: Merancang Strategi Kampanye Antikorupsi Berdampak” menghadirkan pakar komunikasi dan praktisi pemberantasan korupsi.
Mohammad Jhanattan, Analis dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga dan aparatur daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
“KPK telah menangkap lebih dari 200 kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia terkait penyalahgunaan kewenangan, mulai dari suap hingga gratifikasi. Oleh karena itu, kami terus merangkul para aparatur di pemerintahan daerah (kepala daerah, pejabat struktural, serta ketua dan anggota DPRD) untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.
Jhanattan juga mendorong masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika melihat indikasi korupsi. Dalam hal ini, KPK melalui sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) terus memperkuat pengawasan terhadap tata kelola di daerah yang berisiko tinggi terhadap praktik korupsi.
Merancang Pesan yang Menggugah
Dalam sesi berikutnya, Rosinsko Hiro dari Asosiasi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia memaparkan strategi komunikasi yang bisa digunakan untuk menciptakan kampanye antikorupsi yang menggugah dan efektif.
Ia menjelaskan pentingnya pesan yang kuat dan relevan untuk mendorong perubahan perilaku. “Kampanye antikorupsi yang berdampak tidak hanya menyuarakan larangan, tetapi menggoda norma untuk memulai obrolan ke arah dan sikap yang lebih jujur,” tegas Hiro.
Beberapa poin kunci dalam penyusunan kampanye antara lain adalah memilih satu perilaku utama untuk difokuskan, membungkus pesan dalam narasi berbasis data dan emosi, serta menggunakan teknik framing seperti enforce, tease, dan probe untuk memperkuat atau membentuk persepsi publik.
Jadwal Kampanye dan Partisipasi Daerah
Pariwara Antikorupsi 2025 akan digelar serentak mulai 1 Juni hingga 263 September 2025 oleh seluruh pemda dan BUMD yang menjadi peserta. Selanjutnya, kampanye akan dikurasi dan dinilai oleh tim juri pada Oktober 2025, dan ditutup dengan puncak acara penghargaan pada 28 November 2025.
Kampanye tahun ini secara khusus menyoroti isu petty corruption, atau korupsi dalam pelayanan publik yang terjadi sehari-hari—mulai dari pungli, gratifikasi, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.
KPK telah mengundang 122 pemda untuk bergabung dalam gerakan ini. Harapannya, langkah kecil yang dilakukan di daerah bisa memicu perubahan besar di tingkat nasional, sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam program Asta Cita.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi KPK di www.kpk.go.id atau mengikuti akun media sosial Instagram @suaraantikorupsi.kpk dan @official.kpk.
