KPK Dorong Mahasiswa HMI Jadi Garda Depan Gerakan Antikorupsi
Nilai-nilai antikorupsi tak cukup hanya diketahui, tapi harus dihidupi. Itulah pesan utama yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peran Serta Masyarakat yang diikuti oleh 56 kader Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (28/5).
Dalam forum ini, KPK mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi integritas, tak hanya di ruang akademik, tetapi juga dalam praktik keseharian.
“Penegakan integritas akan berdampak pada timbulnya sikap antikorupsi. Mahasiswa, khususnya anggota PB HMI, merupakan garda depan perubahan. Karenanya, nilai integritas harus melekat dalam setiap individu,” tegas Rino Haruno, Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK saat membuka sesi bimtek.
Menurut Rino, posisi strategis mahasiswa memungkinkan mereka menjadi motor penggerak transformasi sosial. Namun, perjuangan melawan korupsi tak hanya cukup dipahami secara konseptual. Diperlukan pula keberanian moral dan kesadaran untuk menolaknya sejak dari hal kecil.
“Melalui kegiatan bimtek ini, KPK memiliki harapan besar untuk membangun gerakan antikorupsi berbasis komunitas. Dengan pendekatan kolaboratif, kami ingin menciptakan ekosistem masyarakat yang aktif dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, dimulai dari lingkungan terkecil,” tambah Rino.
Menyiapkan Generasi Kritis dan Berintegritas
Fakta menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Hingga saat ini, KPK telah menangani lebih dari 1.600 perkara. Artinya, korupsi masih merasuki banyak sektor, bahkan sejak tahap perencanaan.
Karenanya, mahasiswa perlu mengambil peran aktif sebagai kontrol sosial dan penjaga nilai integritas. “Dialog seperti ini harus bisa menjadi bekal yang disebarluaskan ke lingkungan terdekat, baik di kampus maupun keluarga,” ujar Rino.
Dalam sesi diskusi, para peserta juga diajak memahami bagaimana praktik korupsi yang sistemik, seperti pada sektor sumber daya alam, bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat—merusak harga pasar, menurunkan kualitas demokrasi, hingga melemahkan sistem hukum.
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditpermas KPK, David Sepriwasa, menyampaikan pentingnya membangun integritas dari individu. “Mari benahi dulu individunya melalui pembekalan nilai integritas dengan formulasi perkuat akuntabilitas, ditambah kompetensi dan etika, serta kurangi praktik koruptif mulai dari hal-hal kecil,” ujarnya.
HMI Siap Kembangkan Kepemimpinan Berbasis Integritas
Menanggapi ajakan KPK, Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, menegaskan komitmen organisasinya dalam membangun budaya antikorupsi sejak dini.
“Budaya antikorupsi harus dibangun sejak muda. Terima kasih kepada KPK atas kolaborasi ini. Ke depan, HMI siap mengembangkan kepemimpinan berbasis integritas, bukan hanya kecakapan teknis,” kata Bagas.
KPK berharap, dari forum-forum seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang tak hanya cerdas, tapi juga memiliki kompas moral yang kuat—menjadi penggerak gerakan antikorupsi berbasis komunitas yang aktif dan berkelanjutan.
