KPK di Forum PBB: Indonesia Tegaskan Perang Melawan Korupsi di Panggung Dunia

Komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi kembali ditegaskan di tingkat global. Melalui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, Indonesia menyuarakan langkah nyata pemberantasan korupsi dalam Conference of the States Parties (COSP) ke-11 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang digelar di Doha, Qatar.

Di hadapan perwakilan negara-negara peserta, Ketua KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan kerja berkelanjutan yang terus diperkuat dari waktu ke waktu. “Indonesia tetap berkomitmen kuat untuk memerangi korupsi,” tegas Setyo Budiyanto dalam pidatonya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) sejak 2006. Dalam dua siklus penilaian implementasi UNCAC, Indonesia menerima 53 rekomendasi internasional. Rekomendasi tersebut tidak dibiarkan menjadi catatan semata, melainkan ditindaklanjuti melalui pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan kerja sama internasional.

“Kami menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara serius melalui reformasi peraturan perundang-undangan, penguatan institusi, serta peningkatan kerja sama internasional,” ujar Setyo.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga memaparkan strategi nasional pemberantasan korupsi yang dijalankan secara menyeluruh melalui tiga pendekatan utama: pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Pada aspek pencegahan, Indonesia mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam, tata kelola impor dan perdagangan, serta keterbukaan kepemilikan manfaat (beneficial ownership), termasuk melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi.

Sementara di sisi penindakan, Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum tetap menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan dan akuntabilitas.

“Penindakan yang tegas sangat penting untuk menegakkan tanggung jawab dan supremasi hukum,” kata Setyo Budiyanto, seraya menambahkan bahwa penegakan hukum dilakukan terhadap berbagai kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi dan korporasi besar.

Pada sektor pendidikan, Indonesia terus menanamkan nilai antikorupsi sejak dini melalui integrasi pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi, serta penguatan kapasitas para pendidik. Langkah ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun budaya integritas di masyarakat.

Dalam konteks kerja sama global, Indonesia juga menyampaikan langkah konkret dalam memerangi penyuapan lintas negara, termasuk proses pengajuan untuk bergabung dengan OECD Anti-Bribery Working Group.

“Korupsi adalah tantangan global yang membutuhkan tekad bersama,” ujar Ketua KPK. "Dengan memperkuat kolaborasi serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, kita dapat membuka jalan bagi pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan bersama.”

COSP sendiri merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Konvensi PBB Antikorupsi yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Forum ini menjadi wadah negara-negara peserta untuk mengevaluasi pelaksanaan konvensi, merespons tantangan baru, serta memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi. COSP ke-11 di Doha berlangsung pada 15–19 Desember 2025 dan difasilitasi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Kehadiran Indonesia dalam forum ini menegaskan peran aktif KPK dan pemerintah Indonesia dalam percaturan global antikorupsi, sekaligus menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di dalam negeri terus dijalankan seiring dengan komitmen dan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional.