Gandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Dorong Pengembangan SDM Berintegritas

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal pembangunan fisik dan teknologi, tapi juga soal membentuk karakter dan integritas sumber daya manusianya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyadari hal ini dan terus bersinergi untuk menciptakan aparatur negara yang bersih melalui penguatan nilai-nilai antikorupsi, khususnya di kalangan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa membangun SDM yang berintegritas adalah fondasi utama dalam mencapai pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Ia mengingatkan, integritas bukanlah sesuatu yang diajarkan secara formal, tetapi ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Integritas tidak diajarkan di sekolah atau pendidikan khusus, karena integritas itu disisipkan (di kehidupan). CPNS baru (Kementerian Kelautan dan Perikanan) perlu memahami integritas secara utuh dan memaknai hakikat integritas,” ujar Setyo saat menjadi narasumber dalam diskusi panel Forum Human Capital di Kantor KKP, Jakarta, Senin (2/6).

Menghadapi Tantangan Menuju Indonesia Emas

Dalam pemaparannya, Setyo turut menyinggung sejumlah tantangan yang masih membayangi upaya menuju Indonesia Emas 2045. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 masih stagnan di angka 37 dari 100. Begitu pula hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional yang menempatkan Indonesia pada kategori rentan, dengan skor 71,53. Sementara capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) juga belum optimal, dengan nilai 75 dari 100.

Namun di tengah kondisi tersebut, KKP menunjukkan capaian yang cukup baik dalam SPI 2024, dengan meraih nilai 80,31. Setyo mengapresiasi capaian tersebut dan berharap agar tren positif ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

“Harapannya di tahun 2025, skor tersebut harus dipertahankan, syukur jika bisa (terus) naik. Dan semua perlu bergerak untuk mengakselerasi nilai skor indeks tersebut (agar lebih tinggi),” ucapnya di hadapan para CPNS KKP Tahun Anggaran 2025.

Risiko Masih Mengintai

Kendati hasil survei cukup baik, KPK tetap menyoroti sejumlah potensi risiko korupsi di lingkungan KKP. Dalam SPI tersebut, sebanyak 73% responden menilai masih sering terjadi penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Selain itu, 56% mengakui adanya praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, serta 42% mengindikasikan adanya penyuapan dan gratifikasi.

“Risiko (tindak pidana korupsi) di sektor kelautan dan perikanan cukup tinggi dan menyebabkan kita dapat terpengaruh dengan kondisi tersebut. Maka, perlu berbagai upaya dan tindak lanjut untuk mengubah birokrasi menjadi lebih baik,” tegas Setyo.

Sebagai bagian dari penguatan integritas, KPK merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi KKP. Di antaranya: memperkuat peran pimpinan dalam mendukung program integritas, menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam seluruh proses manajemen SDM, serta mendorong pegawai menjadi duta integritas yang dapat menjadi contoh positif di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.

Sinergi Riset dan Inovasi

Penutup forum tersebut juga menghadirkan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Yudi Nurul Ihsan, yang menyuarakan pentingnya sinergi antara integritas dan inovasi. Menurutnya, KKP harus mampu menjadi institusi yang tak hanya melaksanakan program rutin, tapi juga menjadi motor inovasi di sektor kelautan dan perikanan.

“Dengan inovasi dan riset yang kita miliki, maka kita akan mampu menghadapi tantangan yang ada. Diharapkan KKP bisa menjadi sebuah institusi yang menjadi pabrik inovasi, (yang) bukan hanya menjalankan rutinitas program-program saja,” kata Yudi.

Melalui penguatan integritas dan semangat inovasi, para CPNS di lingkungan KKP diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun tata kelola pemerintahan dan sektor kemaritiman yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi.