Gandeng Humas Kementerian/Lembaga Perkuat Komunikasi Publik, Stranas PK Dorong Akselerasi Pencegahan Korupsi
Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan pencegahan korupsi melalui penguatan komunikasi publik lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sinergi komunikasi yang transparan, akurat, dan berbasis data dinilai menjadi kunci menekan disinformasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda nasional antikorupsi.
Dorongan ini disampaikan Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang juga Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, pada forum Sinergi Komunikasi untuk Integrasi Forum Humas Kementerian/Lembaga dan Focal Point di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/11). Ia menekankan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada regulasi dan instrumen pengawasan, melainkan pada kuatnya tata kelola komunikasi antar institusi pemerintah.
Menurutnya, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus berada dalam satu frekuensi narasi. Keseragaman pemahaman dan pola komunikasi dinilai mampu mempersempit ruang misinformasi sehingga pesan antikorupsi dapat diterima publik secara utuh.
“KPK memandang bahwa komunikasi publik yang solid bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan pencegahan korupsi. Ketika seluruh institusi berbicara dengan data yang sama dan tujuan yang sama, efektivitas program pencegahan akan meningkat secara signifikan,” ujar Aminudin.
Ia menjelaskan integrasi humas dan focal point menjadi langkah penting agar setiap kebijakan pencegahan korupsi tersampaikan jelas dan responsif terhadap kebutuhan publik. Hal ini sejalan dengan agenda Stranas PK yang mengutamakan komunikasi publik sebagai fondasi penyelarasan aksi dan penguatan akuntabilitas.
Ia juga memaparkan strategi komunikasi yang diperkuat KPK, mulai dari peningkatan literasi antikorupsi di kanal digital, integrasi pesan komunikasi lintas sektor, pengembangan narasi tentang reformasi layanan dan transparansi anggaran, hingga penguatan integritas aparatur.
KPK turut mendorong 66 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah daerah untuk aktif mengomunikasikan setiap pembenahan yang dilakukan. Komunikasi publik yang kuat dinilai menjadi fondasi terciptanya ekosistem pencegahan korupsi yang kokoh dan berkelanjutan di pusat maupun daerah.
Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraeni, juga menegaskan bahwa integrasi komunikasi antar lembaga adalah kebutuhan mendesak dalam memperkuat pencegahan korupsi nasional. Menurutnya, forum yang diinisiasi KPK bukan sekadar ruang koordinasi, melainkan mekanisme strategis membangun kesadaran kolektif atas pentingnya komunikasi publik yang kredibel.
“Semakin solid jejaring kolaborasi humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, semakin kuat pula fondasi transparansi serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Para pejabat humas dan focal point harus mampu naik kelas dalam peran strategisnya, tidak hanya sebagai penyampai informasi, namun sebagai perancang komunikasi yang efektif, kreatif, dan berkelanjutan untuk mengarusutamakan nilai integritas,” kata Sari.
Ia menambahkan bahwa humas merupakan garda depan dalam memastikan arah kebijakan pemerintah dipahami publik secara utuh. Dengan komunikasi berbasis data, pesan antikorupsi dapat disampaikan lebih jelas sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.
Sari juga menekankan pentingnya koordinasi intensif di internal instansi agar publikasi Stranas PK dan Aksi PK tidak berhenti pada laporan kegiatan, tetapi membangun keterlibatan publik yang lebih bermakna.
Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan media dan kanal komunikasi secara kreatif dan tepat sasaran, sehingga pesan antikorupsi tidak hanya ramai, tetapi benar-benar memberi manfaat dan mendorong perubahan perilaku kolektif. Melalui jejaring humas dan focal point, pemerintah diharapkan menghasilkan komunikasi publik yang substantif, edukatif, dan memperkuat kepercayaan publik.
