Konsekuensi benturan kepentingan yang tidak ditangani dengan baik (baca: tidak dicegah dan dikelola) dapat mengarah kepada serangkaian pelanggaran mulai dari penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), memperdagangkan pengaruh (influence peddling), hingga pada menghalanghalangi penegakan hukum serta tindakan pidana seperti penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi (OECD, 2008)2. Singkat kata, bagi KPK konflik kepentingan yang tidak dicegah dapat berujung tindak pidana korupsi. Hal ini menjadikan isu ini menjadi aspek penting pencegahan tindak pidana korupsi.