Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa yakni Budi Sylvana divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. AT atau Ahmad Taufik divonis 11 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Hakim juga menghukum Taufik membayar uang pengganti Rp 224,18 miliar subsider 4 tahun kurungan. Sementara Satrio Wibowo divonis 11 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Satrio juga dihukum membayar uang pengganti Rp 59,98 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa KPK mendakwa BS, AT dan SW merugikan keuangan negara sebesar Rp 319,6 miliar.

KPK memenangkan sidang praperadilan melawan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) SW yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) pada Kemenkes dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2020.

KPK Tahan satu tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020. Tersangka yang ditahan adalah Ahmad Taufik (AT) selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri. KPK sebelumnya telah menahan dua tersangka lainnya, yaitu Budi Sylvana (BS) sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kemenkes serta Satrio Wibowo (SW) selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Penahanan tersangka AT untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 1 sampai 20 November 2024.

KPK digugat secara praperadilan oleh Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Gugatan itu diajukan Satrio ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Alat Plindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020. Para Tersangka tersebut adalah :

1. BS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 
2. AT Direktur Utama PT PPM 
3. SW Direktur Utama PT EKI 

KPK selanjutnya melakukan penahanan pada dua Tersangka yaitu BS di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK Gedung ACLC, dan Tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 3 - 22 Oktober 2024. Sedangkan untuk Tersangka AT akan dilakukan pemeriksaan pada jadwal berikutnya.

KPK menyatakan telah melakukan penyitaan asset dari para tersangka. Terdapat delapan aset milik tersangka yang telah disita penyidik KPK pada Juni 2024. Pertama, enam rumah dan dua unit apartemen milik ketiga tersangka yang berada di wilayah Jabodetabek dengan taksiran harta untuk kedelapan aset tersebut sebesar Rp30 miliar. Penyitaan uang tunai dari tersangka dan bisnis tersangka sebesar Rp1 miliar 540 juta.

KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes pada saat pandemi COVID-19. Para saksi dimintai keterangan mengenai aliran dana dan dugaan biaya angkut distribusi APD yang melebihi batas standar. Keempat saksi tersebut adalah :

1. Ferdian (Direktur Utama PT DS Solution Internasional)
2. Agus Subarkah (Komisaris PT Nawamaja Silatama)
3. Afnizal (Dokter)
4. Dewi Affatia (Direktur PT Tria Dipa Medika)

KPK memanggil Dirut PT. Energy Kita Indonesia, Satrio Wibowo sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

KPK memeriksa anggota Komisi IV Fraksi PDIP, Ihsan Yunus, sebagai saksi kasus korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. KPK mengusut dugaan keterlibatan Ihsan dalam salah satu perusahaan pengadaan APD.

KPK memanggil mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes, Oscar Primadi, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) di Kemenkes. Selain itu juga diperiksa sebagai saksi Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri, Siti Fatimah Az Zahra.

KPK telah memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) di Kemenkes. Tiga saksi tersebut adalah Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, PPK Puskris Kesehatan Kemenkes RI tahun 2020 Budy Silvana dan advokat Admiral Herdi Pratama. Ketiga saksi dimintai klarifikasi tentang aliran uang di kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kantor yang digeledah berlokasi di Surabaya dan Jabodetabek. Kantor yang digeledah adalah kantor BNPB, kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, kemudian kantor LKPP dan rumah kediaman tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tengah melakukan penyidikan kasus korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lima orang diajukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan, dimulai sejak Bulan November 2023. Pihak yang dicegah KPK ke luar negeri terkait korupsi APD di Kemenkes adalah:

1. Budi Sylvana (PNS)
2. Satrio Wibowo (swasta)
3. Ahmad Taufik (swasta)
4. A Isdar Yusuf (advokat)
5. Harmensyah (PNS)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). KPK sudah menandatangani surat perintah penyidikan terkait kasus ini dan sudah mengantongi sejumlah tersangka dalam kasus ini.