Perkara Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI bermula dari adanya pengajuan surat penawaran lahan oleh Direktur PT KM, MHK kepada Direktur PTPN XI MC di tahun 2016. Lahan yang ditawarkan seluas 795.885 m² atau 79,5 ha yang berada di Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp125 ribu per meter persegi
Menanggapi tawaran itu, MC sebagai Direktur PTPN XI memberikan persetujuan dan disposisi untuk segera ditindaklanjuti dengan memerintahkan MK agar menyusun rancangan SK Tim pembelian tanah untuk tanam tebu sendiri PTPN XI.
Kemudian MC, MK melakukan kunjungan langsung ke lokasi bersama dengan beberapa pegawai pabrik gula dan diterima langsung MHK selaku Komisaris PT KM
Dalam waktu singkat dan tanpa kajian mendalam kaitan kelayakan kondisi lahan, MC langsung memerintahkan MK untuk segera memproses dan menyiapkan pengajuan anggaran senilai Rp150 miliar
MC, MK, dan MHK menyepakati harga Rp120 ribu per meter persegi. Padahal merujuk keterangan kepala desa setempat nilai pasar lahan hanya berkisar Rp35 ribu s.d. Rp.50 ribu per meter persegi.
MC dan MK memberikan perintah untuk membuat dokumen fiktif berupa laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng sebagai salah satu kelengkapan dokumen pencairan pembayaran uang muka, termasuk perlunasan yang ditujukan kepada Divisi Keuangan PTPN XI.
Dari hasil analisa dan pemeriksaan P2PK Kementerian Keuangan dan dikuatkan lagi dengan hasil kaji ulang litigasi oleh Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan hasil penilaian KJP Sisco cabang Surabaya yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar dan di mark up.
MC tetap memaksakan dilakukan pembelian lahan walau mengetahui persis fakta di lapangan bahwa kondisi lahan memang tidak layak ditanami tebu karena faktor keterbatasan lereng, akses dan air.
Selain itu MHK diketahui membagikan uang Rp1 milyar ke berbagai pihak yang ada di PTPN XI karena mendukung kelancaran transaksi.
Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP akibat pengadaan dimaksud senilai Rp30,2 miliar.

Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI