Integritas merupakan atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas dibentuk melalui suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 untuk Partai Demokrat di Ruang Auditorium Randi-Yusuf di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta pada Selasa, (14/6). 

Kegiatan PCB Terpadu yang melibatkan peserta dari Partai Demokrat, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, serta jajaran pengurus DPP Partai Demokrat.

Lanjut Ghufron, seorang yang masuk di dalam parpol harus memiliki pribadi yang berintegritas, jujur, dan memiliki karakter yang kuat. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

“Integritas bukan hanya sekedar bicara, pemanis retorika, tetapi juga tindakan. Maka dari itu, integritas sangat dibutuhkan oleh siapa saja termasuk parpol, tidak hanya pemimpin tetapi juga yang dipimpin, orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya,” ungkap Ghufron. 

Ghufron juga menerangkan, melalui PCB terpadu untuk Partai Demokrat diharapkan dapat membangun integritas partai politik, serta meningkatkan kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Jadi integritas ini menjadi hal yang sangat penting untuk para elit partai politik dalam membangun budaya yang sehat untuk menjauhi korupsi. Maka dari itu, integritas dibangun lewat kesadaran oleh setiap individu parpol dalam menjalankan tugas, apakah dia ingin menghidupkan partainya atau malahan hidup dari partai,” beber Ghufron.

Sebagai pilihan strategis dalam membangun politik cerdas yang berintegritas untuk parpol. Berbagai rekomendasi telah diberikan oleh KPK untuk perbaikan sistem, salah satunya melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan peningkatan dana bantuan pemerintah untuk partai politik, serta melakukan langkah konkret untuk mengedukasi Parpol tentang antikorupsi.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyampaikan dalam mencegah korupsi haruslah dengan menjaga integritas diri dengan menghindari konflik kepentingan. “Dengan contoh, konflik kepentingan itu bisa dalam bentuk menerima gratifikasi, penggunaan aset jabatan atau instansi, informasi rahasia, akses khusus, penilaian suatu obyek kualifikasi, dan lainnya,” kata Wawan.

Sambungnya, dengan pendidikan ini kita bersama bisa menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka paham dan tidak mempunyai keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Wawan juga berharap melalui PCB terpadu ini, Partai Demokrat dapat membekali pendidikan antikorupsi kepada pengurus parpol mulai dari tingkat anak ranting sampai dengan pengurus pusat. 

Selain itu, upaya pencegahan korupsi menurut Wawan perlu terus dilakukan dengan menyulut partisipasi publik. Masyarakat menjadi salah satu faktor penentu utama keberhasilan pemberantasan korupsi, karena peningkatan partisipasi publik berbanding lurus dengan semakin cepatnya bangsa ini melenyapkan korupsi.