Dalam survei terbaru yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya.

Dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2017 Kamis (22/2) kemarin, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan hadir sebagai narasumber. Pembicara lain yang juga hadir adalah Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko dan Deputi Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho.

Laode M. Syarif mengingatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejatinya menggambarkan berbagai komponen penentu seperti  layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya. Perbaikan sejumlah parameter itu tak hanya menjadi tugas KPK saja, tapi juga seluruh  pemangku kepentingan di Indonesia. "Indeks Korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei tahun 2017 berada di angka 37. Angka tersebut merupakan kombinasi dari berbagai indeks dan KPK bukan satu-satunya penentu." kata Laode M. Syarif.

Laode juga menegaskan, "KPK tak keberatan jika diberikan tugas untuk menaikkan skor IPK. Namun, hal tersebut akan sulit dicapai tanpa dukungan pihak lain. Sebanyak apa pun OTT atau upaya penindakan yg dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, itu tak cukup dan tak terlalu mempengaruhi skor IPK. Ini menjadi upaya bersama berbagai elemen bangsa".

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menambahkan, ada banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya IPK Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia tak semata dalam bentuk mark-up dan suap, namun juga hadir di sistem politik, perizinan dan sebagainya. “Selain penindakan, KPK berusaha melakukan perbaikan sistem seperti dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, penerimaan negara, tata kelola niaga dan impor, dan sektor lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebenarnya perbaikan sedang banyak dilakukan, dan ini adalah alasan kita untuk tetap optimis.” kata Pahala.

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), merupakan indeks komposit/ gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara di dunia. Sejak diluncurkan pada tahun 1995 IPK telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi periodik tahun per tahun.

(Humas)