Sejak 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong agar setiap instansi pemerintah menerbitkan peraturan internal terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Saat ini, sebagian besar instansi pemerintah telah memiliki aturan internal terkait kewajiban pelaporan LHKPN,” ujar Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Isnaini.

Tercatat sekitar 90% dari 1.375 instansi atau sebanyak 1.237 instansi yang terdiri atas kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD serta DPR dan DPRD telah menerbitkan peraturan internal untuk mendorong kepatuhan LHKPN.

Dari jumlah tersebut, ada 260 instansi (21%) yang belum menyebutkan dan menetapkan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan hartanya. Untuk itu, KPK mendorong agar instansi-instansi tersebut segera mengatur sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN.

“Bagi instansi yang telah menerbitkan peraturan internal dan mengatur sanksi bagi yang tidak patuh, KPK juga mendorong instansi agar memantau penerapan sanksi administratif tersebut.”

Hingga 28 Februari 2020, terdapat 51 instansi yang telah memenuhi pelaporan LHKPN hingga tingkat kepatuhan 100% meskipun batas waktu penyampaian pelaporan periodik masih panjang, yaitu 31 Maret 2020.

“Sebagian besar instansi itu telah mengambil inisiatif untuk memajukan tenggat waktu pelaporan LHKPN sebelum batas akhir pelaporan,” kata Isnaini.

KPK juga telah mengambil inisatif yang sama melalui Peraturan Pimpinan KPK No.08 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK yang memajukan tenggat waktu pelaporan LHKPN bagi pegawai KPK.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa setiap pegawai KPK wajib melaporkan LHKPN periodik sebelum tanggal 28 Februari. Hingga 28 Februari 2020, seluruh pegawai KPK yang berjumlah 1.660 orang telah memenuhi kewajiban lapor hingga 100%.

KPK mengimbau kepada seluruh penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN untuk segera melaporkan LHKPN sebelum tenggat waktu yang ditentukan yaitu 31 Maret 2020. KPK membuka kesempatan untuk instansi yang membutuhkan pendampingan teknis demi mempermudah proses pelaporan LHKPN.

Berikut 51 Instansi yang telah mencapai tingkat kepatuhan LHKPN hingga 100%: