Bahasa Indonesia

Pengumuman LHKPN

Data tahun berjalan sampai 31 Desember 2019:

Jumlah wajib lapor yang patuh melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK. Rekapitulasi berikut termasuk yang sudah lapor tapi terlambat dan sudah lapor tepat waktu.

BidangWajib LaporSudah LaporBelum LaporKepatuhan
Eksekutif  263.943 248.370 15.580 94,1%
Yudikatif 19.065 18.792 273 98,57%
Legislatif-MPR 8 8 - 100,00%
Legislatif-DPR  554 489 65 88,27%
Legislatif-DPD 132 108 24 81,82 %
Legislatif-DPRD 16.690 15.057 1.633 90,22%
Pemilu Legislatif-DPR RI 515 261 254 50,68%

Pemilu Legislatif-DPD RI

 692 555 137 80,20%
Pemilu Legislatif-DPRD 13.159 8.068 5.091 61,31%
 BUMN/BUMD 28.110 27.150 960 96,58%
Jumlah 342.868 318.858 24.017 93,00%

 

 

Instansi2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019    Jumlah
Eksekutif  21.236 26.551   35.106 44.233  60.613  70.978  79.559  110.218  126.194  100.327  118.923  156.128  244.357  198.925  157.116  248.370 1.798.834 
Legislatif  12.873 13.410  16.629  16.343  16.271  16.565  17.157  17.236  17.219  2.780  2.894  3.628  13.960  4.406  10.817  18792 200.980 
Yudikatif   6.819  7.361  8.588  10.004  12.489 8.828 9.354 9.754 10.149 9.598  9.632  10.079  15.086  18.672  4.624 24.546 175.583
BUMD  4.719 4.815  5.125  5.536  5.986  7.958  12.270  15.056  17.168  12.799  16.906  20.722  28.383  24.134  21.436  27.150 230.163 
Jumlah  45.647 52.137  65.448  76.116  95.359  104.329  118.340  152.264  170.730  125.504  148.355  190.557   301.786 246.137  173.726  318.858 2.405.560

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui laman fitur e-announcement yang terdapat pada  https://elhkpn.kpk.go.id atau https://acch.kpk.go.id. Publik dapat melaporkan apabila di lingkungannya diketahui ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Inkracht (Perkara Berkekuatan Hukum Tetap)

INKRACHT200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019Jumlah
Pengadilan Negeri    3 5 9 9 20 20 21 8 10 20 16 43 71 94 113  462
Pengadilan Tinggi 0 3 0 0 2 3 0 3 10 7 6 13 5 10  11 73
Mahkamah Agung 2 9 14 14 17 11 13 17 20 13 15 14 8 5  18 190
Jumlah 5 17 23 23 39 34 34 28 40 40 37 70 84 104 128 725

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.

Jumlah laporan LHKPN yang telah selesai dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap oleh KPK dan kemudian untuk dipublikasikan ke publik sesuai peruntukkannya. 

LHKPN yang telah diumumkan hingga 31 Desember 2019 sebanyak 424.522 orang. Rincian pengumuman LHKPN sebagai berikut:

NoKeterangan2019
    Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1  PNRI 0 0 0 0 0 0 0 314 246 655 1.785 0 3.000
2 Media Pengumuman KPK      91.935 4.878 14.025 3.399 14.795 24.053 24.053 48.518 98.527 11.439 1.295 63.682 421.522
Sub Total 91.935 4.878 14.025 3.399 14.795 24.053 24.053 48.518 45.222 12.094  3.080  63.682  424.522

Data Per tanggal 31 Desember 2019

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui laman fitur e-announcement yang terdapat pada  https://elhkpn.kpk.go.id atau https://acch.kpk.go.id. Publik dapat melaporkan apabila di lingkungannya diketahui ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Instansi2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019     
Eksekutif 41.753  55.824  65.462  50.843   70.712  89.371   102.431  139.274   170.378   149.964   174.561    219.464  244.657   252.776   238.014   263.942
Legislatif  20.705  21.566 24.234  14.024  16.341  16.980  17.339  17.458  17.467  2.907  10.233  13.326  13.960  17.173  22.529 31.750
Yudikatif  12.528 17.820 

19.618 

 10.993  17.685  9.986  10.381  11.241  11.602  11.128  11.052  11.449  15.086  19.727  18.224  19.065
BUMN/BUMD  6.255 7.019  7.355  6.953  6.154  12.145  14.406  17.422  19.827  15.698  22.064   26.034 28.383  29.278 

25.426 

 28.110
Jumlah  81.241 102.229  116.669  85.813  110.892  128.482  144.557  185.395  219.274  179.697  217.910  270.273  302.086  318.954  312.213  342.868

Data Per tanggal 31 Desember 2019

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui laman fitur e-announcement yang terdapat pada  https://elhkpn.kpk.go.id atau https://acch.kpk.go.id. Publik dapat melaporkan apabila di lingkungannya diketahui ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas bekaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. 

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui fitur e-announcement di laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice. Disamping itu, masyarakat juga dapat memantau proses implementasi pelaporan LHKPN melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_implementasi serta memantau kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_kepatuhan. Berikut rekapitulasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara

 

Bidang  Wajib Lapor  Sudah lapor Belum Lapor Kepatuhan 
Eksekutif       238.014 157.116 80.898 66,01 %
Yudikatif 22.519  10.817 11.702  48,03 % 
Legislatif - MPR       2 1 1 50,00 %
Legislatif - DPR 536 115 421 21,46 %
Legislatif - DPD 80 46 34 57,50 %
Legislatif - DPRD 15.229 4.372 10.857 28,71 %
Pemilu Legislatif DPR RI     481 2 479 0,42 %
Pemilu Legislatif DPD RI 90 59 31 65,56 %
Pemilu Legislatif DPRD 1.806 29 1.777 1,61 %
BUMN/BUMD 25.426 21.436 3.990 84,31 %
Total 304.183 193.993 110.190 63,78 %

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui laman fitur e-announcement yang terdapat pada  https://elhkpn.kpk.go.id atau https://acch.kpk.go.id. Publik dapat melaporkan apabila di lingkungannya diketahui ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Selanjutnya...

  1. Penindakan
  2. Gratifikasi Berdasarkan Status Kepemilikan
  3. DUMAS (Pengaduan Masyarakat)
  4. SPDP POLRI dan Kejaksaan

Subkategori

LHKPN

Top