Pengumuman LHKPN

Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas bekaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui fitur e-announcement di laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice. Disamping itu, masyarakat juga dapat memantau proses implementasi pelaporan LHKPN melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_implementasi serta memantau kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_kepatuhan. Berikut rekapitulasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara

Bidang	Wajib Lapor	Sudah lapor	Belum Lapor	Kepatuhan
Eksekutif	238.014	157.116	80.898	66,01 %
Yudikatif	22.519	10.817	11.702	48,03 %
Legislatif - MPR	2	1	1	50,00 %
Legislatif - DPR	536	115	421	21,46 %
Legislatif - DPD	80	46	34	57,50 %
Legislatif - DPRD	15.229	4.372	10.857	28,71 %
Pemilu Legislatif DPR RI	481	2	479	0,42 %
Pemilu Legislatif DPD RI	90	59	31	65,56 %
Pemilu Legislatif DPRD	1.806	29	1.777	1,61 %
BUMN/BUMD	25.426	21.436	3.990	84,31 %
Total	304.183	193.993	110.190	63,78 %

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui laman fitur e-announcement yang terdapat pada https://elhkpn.kpk.go.id atau https://acch.kpk.go.id. Publik dapat melaporkan apabila di lingkungannya diketahui ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Dalam Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi, KPK membagi ke dalam 5 kategori. Yakni Kategori TPK berdasarkan Instansi, TPK berdasarkan Jenis Perkara, TPK berdasarkan Profesi/Jabatan, TPK berdasarkan perkara inkrach dan TPK berdasarkan Wilayah. Rekapitulasi ini bertujuan sebagai laporan singkat kinerja KPK di ranah penindakan. Secara berkala rekapitulasi dilaporkan dan diperbaharui.

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	164	83	1218
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	121	199	63	950
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	151	70	789
Inkracht	0	5	14	19	23	37	34	34	28	40	40	38	71	84	104	79	655
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83	113	66	676

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK membuka sarana pengaduan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi menerima dan menangani laporan/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Sarana tersebut dibawah tanggung jawab Direktorat Pengaduan Masyarakat. Secara berkala Direktorat Pengaduan Masyarakat melaporakan rekapitulasi jumlah laporan yang masuk, rekapitulasi telaah dan tindak lanjutnya. Pengaduan/laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK adalah pengaduan/laporan yang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Hasil Verifikasi

Uraian	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Diteruskan ke Telaah	354	257	285	274	291	158	286	224	186				2.315
Pengarsipan	315	251	281	220	279	189	309	342	311				2.497
Total	669	508	566	494	570	347	595	566	497				4.812

Keterangan : Hasil verifikasi yang Diteruskan ke Telaah merupakan laporan yang memiliki unsur dugaan Tindak Pidana Korupsi. Untuk Hasil Verifikasi yang tergolong Pengarsipan adalah laporan yang merupakan Tindak Pidana Korupsi Non-TPK dan laporan TPK yang tidak memenuhi kriteria.

3. Rekapitulasi Pengarsipan

Uraian	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Non TPK	213	159	180	153	195	133	231	242	206				1.712
TPK Tidak Memenuhi Kriteria	102	92	101	67	84	56	78	100	105				785
Total	315	251	281	220	279	189	309	342	311				2.497

4. Rekapitulasi Berdasarkan Wilayah

PROVINSI	Tahun													Jumlah
PROVINSI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
BALI	2	8	9	10	13	7	9	8	10				76
BANTEN	10	16	26	13	10	10	28	20	8				141
BENGKULU	10	7	3	12	8	9	5	10	9				73
D.I. YOGYAKARTA	6	7	10	9	2	1	4	6	6				51
DKI JAKARTA	116	75	84	83	90	46	94	82	75				745
GORONTALO	4	3	3	2	3	-	-	3	6				24
JAMBI	22	8	8	6	9	8	12	6	9				88
JAWA BARAT	50	49	48	44	54	33	50	51	41				420
JAWA TENGAH	44	41	32	19	45	31	36	34	36				318
JAWA TIMUR	75	43	41	53	44	27	50	60	44				437
KALIMANTAN BARAT	12	3	4	5	8	4	2	3	6				47
KALIMANTAN SELATAN	14	12	8	20	12	8	13	10	15				112
KALIMANTAN TENGAH	15	8	11	15	17	5	14	17	16				118
KALIMANTAN TIMUR	25	12	17	9	23	6	14	18	9				133
KALIMANTAN UTARA	-	1	-	1	3	-	-	1	-				6
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3	1	3	4	9	2	5	4	6				37
KEPULAUAN RIAU	7	10	9	7	3	3	6	10	1				56
LAMPUNG	13	10	22	8	15	13	14	11	21				127
LUAR NEGERI	-	1	9	11	6	11	5	3	2				48
MALUKU	8	5	8	6	6	4	4	14	11				66
MALUKU UTARA	4	4	5	-	1	3	2	7	4				30
NANGGROE ACEH DARUSALAM	16	12	16	11	17	11	7	6	6				102
NUSA TENGGARA BARAT	7	5	10	8	2	4	10	5	4				55
NUSA TENGGARA TIMUR	20	15	10	8	9	7	9	10	6				94
PAPUA	9	10	6	4	6	1	5	9	10				60
PAPUA BARAT	2	4	3	2	1	1	2	3	2				20
RIAU	11	7	13	15	30	15	20	17	7				135
SULAWESI BARAT	-	5	3	2	4	1	6	1	6				28
SULAWESI SELATAN	14	10	15	20	15	6	17	19	16				132
SULAWESI TENGAH	5	5	6	1	7	1	7	4	6				42
SULAWESI TENGGARA	13	11	13	10	11	4	8	4	8				82
SULAWESI UTARA	13	3	9	7	10	4	14	5	6				71
SUMATERA BARAT	14	10	14	6	12	6	15	9	8				94
SUMATERA SELATAN	24	25	26	30	27	26	24	20	21				223
SUMATERA UTARA	64	53	52	33	36	25	43	44	51				401
TIDAK SPESIFIK	17	9	10	-	2	4	41	32	5				120
TOTAL	669	508	566	494	570	347	595	566	497	-	-	-	4.812

5. Pengaduan Masyarakat berdasarkan Delik

URAIAN	Bulan												Jumlah
URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Benturan kepentingan dalam pengadaan	-	1	-	-	-	-	1	2	-				4
Gratifikasi	6	4	-	-	8	4	9	4	3				38
Non TPK	257	177	211	178	214	154	263	269	228				1.951
Pemerasan	13	5	10	8	13	4	7	13	6				79
Penggelapan dalam jabatan	-	1	-	1	1	-	1	1	-				5
Penyuapan	31	53	38	60	47	40	77	51	39				436
Perbuatan curang	1	-	1	1	-	-	1	-	1				5
Perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara	353	265	280	214	269	130	218	208	213				2.150
Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	8	2	26	32	18	15	18	18	7				144
TOTAL	669	508	566	494	570	347	595	566	497	-	-	-	4.812

Pengaduan masyarakat secara online bisa dilakukan melalui Aplikasi KWS

Selain mempromosikan gerakan tolak gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka layanan pelaporan gratifikasi. Layanan pelaporan gratifikasi ini tersedia melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online), Kedatangan langsung (walk in), dan email. Pelaporan tersebut dikelola oleh Direktorat Gratifikasi. Secara berkala KPK melaporkan rekapitulasi pelaporan gratifikasi melalui media website. Gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Berikut rekapitulasi pelaporan gratifikasi.

Status	2019	2018	2017	2016	2015	Jumlah
Milik negara	668	1.311	801	702	570	4.052
Milik penerima	668	7	43	75	70	218
Sebagian milik negara	36	3	64	59	101	263
Proses	71	36	55	34	4	200
Non SK	595	994	790	1.015	806	4.200
File	-	-	-	1	-	1
Selesai		2	145	69	33	249
Jumlah	1393	2.353	1.898	1.955	1.584	9.183

Informasi mengenai segala hal berkaitan gratifikasi, bisa dilihat di e-Learning Gratifikasi.

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Kepolisian	120	171	520	169	191	92	196	220	200	234	273	196	202	371	535	369	3.690
Kejaksaan	297	582	644	437	446	558	1.176	1.131	767	923	911	876	628	833	681	233	10.890
Jumlah	417	753	1.164	606	637	650	1.372	1.351	967	1.157	1.184	1.072	830	1.204	1.216	602	13.364

Fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dengan POLRI dan Kejaksaan Agung terus diperkuat dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Penguatan kerja sama dan koordinasi dilakukan salah satunya adalah saling tukar informasi berkenaan dengan proses penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara tindak pidana korupsi. Berikut statistik SPDP POLRI dan Kejaksaan dari waktu ke waktu yang diperbaharui secara berkala.

KOORDINASI

Hasil Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara (Target 2019: 180 Kegiatan)

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Jumlah
Kepolisian	14	20	12	13	10	6	8	9	11	103
Kejaksaan	11	23	10	29	17	11	20	13	20	154
Lainnya	3	4	2	6	1	0	4	0	0	20
Jumlah	28	47	24	48	28	17	32	22	31	277

Hasil Koordinasi Penerimaan SPDP

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Jumlah
Kepolisian	35	25	10	23	53	23	78	70	52	369
Kejaksaan	22	18	32	41	23	21	30	26	20	233
Jumlah	57	43	42	64	76	44	108	96	72	602

Pelimpahan

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Kepolisian	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Kejaksaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

SUPERVISI

Hasil Supervisi (Target 2019: 220 Perkara)

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Jumlah
Kepolisian	4	8	28	6	16	19	13	4	5	103
Kejaksaan	10	38	28	32	35	20	22	6	15	206
Jumlah	14	46	56	38	51	39	35	10	20	309

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.

Pengumuman LHKPN

Artikel Selanjutnya...

Subkategori

LHKPN

Gratifikasi