Sebagai badan publik, KPK menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik. Melalui semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi tentang kelembagaan, serta tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016, Bagian PIKP masih fokus pada pengolahan informasi internal untuk dikemas secara baik dan efisien menjadi informasi dan pengetahuan yang bbermanfaat dan dapat diakses dengan mudah.

Selain pelayanan melalui layanan langsung, telepon, email dan surat, Bagian PIKP juga menyebarkan informasi dan pengetahuan melalui media sosial, portal ACCH (Anti-Corruption Clearing House), Perpustakaan, dan Jurnal Integritas. Melalui berbagai saluran diseminasi tersebut diharapkan informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara optimal kepada berbagai elemen masyarakat.
Salah satu pencapaianya patut dibanggakan di tahun 2016 ini adalah KPK kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. KPK berhasil menduduki peringkat pertama untuk Kategori Lembaga Non Struktural. Hal ini tentunya menjadi pemacu KPK untuk terus melakukan perbaikan ke depan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik.

Unduh Laporan PIP tahun 2016

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) Tahun 2015

Skebutuhan masyarakat, tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik namun juga kemudahan dalam mengakses, menuntut inovasi dan kreatifitas badan publik yang semakin tinggi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterbukaan informasi publik adalah sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang kemudian dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai upaya untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut, tahun 2015 adalah tahun ketiga dimana KPK sebagai badan publik membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Bagian ini dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Baigan PIKP dalam struktur kelembagaan dibawah Biro Humas, bersama dengan dua bagian lainnya, yaitu Bagian Protokoler dan Multimedia serta Bagian Pemberitaan dan Publikasi.

Melalui semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan publik dalam mengakses informasi mengenai kelembagaan, serta tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 ini PIKP selain fokus dalam pengolahan informasi internal untuk dikemas menjadi informasi dan pengetahuan, juga secara intensif
melakukan inovasi dalam diseminasinya. Selain layanan langsung, telepon maupun email, PIKP juga menyebarluaskan Informasi dan pengetahuan melalui media sosial, portal ACCH (Anti-Corruption Clearing House), Perpustakaan, dan Jurnal. Melalui berbagai saluran diseminasi tersebut diharapkan Informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara optimal kepada berbagai elemen masyarakat.

Unduh Laporan PIP tahun 2015

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) Tahun 2014

Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kemudian yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu badan publik, pada akhir tahun 2013 melalui Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Bagian ini melengkapi bagian lain yang sudah ada sebelumnya di Biro Humas KPK yaitu Bagian Protokoler dan Bagian Pemberitaan.

Seiring dengan semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses informasi mengenai kelembagaan serta tugas, pokok dan fungsinya, pada tahun 2014 ini PIKP KPK selain fokus dalam pengolahan informasi internal untuk dikemas menjadi informasi publik, juga secara intensif melakukan inovasi dalam diseminasi Informasi tersebut, supaya publik lebih tertarik untuk mengaksesnya.

Selain layanan langsung, telepon maupun email, PIKP KPK juga menyebarluaskan Informasi dan pengetahuan melalui media sosial, portal ACCH (Anti-Corruption Clearing House), dan Perpustakaan. Dengan berbagai saluran diseminasi tersebut diharapkan Informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara optimal kepada berbagai elemen masyarakat.

Beberapa pencapaian layanan publik selama 2014 antara lain yaitu pemenuhan atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada KPK baik langsung, email, maupun melalui telepon bisa dipenuhi 100%. Artinya, semua permintaan informasi yang diajukan, bisa sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Kemudian antusiasme masyarakat di dunia maya terhadap Informasi dan pengetahuan tentang antikorupsi juga menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah follower di twitter dan fans di halaman fanpage facebook KPK. Begitu juga jumlah pengakses portal ACCH https://acch.kpk.go.id yang mengalami peningkatan drastis. Tidak terkecuali, Perpustakaan KPK yang selain memberikan layanan langsung kepada para pengunjung baik internal pegawai KPK maupun eksternal juga menyediakan halaman website https://perpustakaan.kpk.go.id/ yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Unduh Laporan PIP tahun 2014

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) Tahun 2013 

Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurusi kepentingan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu badan publik yang diamanatkan untuk memenuhi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam tahun 2013 ini semakin menguatkan semangat transparansi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kelembagaan dan tugas, pokok dan fungsinya.

Seiring dengan semangat transparansi dan keinginan untuk melayani masyakarat dengan lebih baik, Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir tahun 2013 melalui Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik. Bagian ini melengkapi bagian lain yang sudah ada sebelumnya di Biro Humas KPK yaitu Bagian Protokoler dan Bagian Pemberitaan.

Selama tahun 2013, Pelayanan Informasi Publik KPK fokus pada pengolahan informasi yang ada di internal untuk menjadi informasi publik sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Seiring dengan berkembangnya unit ini menjadi bagian, maka diseminasi informasi semakin intens dan dilengkapi dengan sarana social media dan perpustakaan. Pengolahan dan pengemasan informasi menjadi agenda penting Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di tahun 2013, setelah pemenuhan informasi internal dari berbagai direktorat berjalan lancar.

Dari segi layanan langsung kepada masyarakat yang datang untuk mencari informasi ke Gedung KPK pada tahun 2013 belum ada peningkatan yang memadai dikarenakan fasilitas dan prasarana yang masih terbatas. Ruangan penerimaan tamu masih terbatas dan diharapkan ini bisa ditingkatkan saat KPK memiliki gedung baru nanti.

Salah satu catatan yang patut dibanggakan di tahun 2013, pemenuhan permintaan informasi publik yang ditujukan kepada KPK bisa dipenuhi 100%. Artinya, semua permintaan informasi yang diajukan, bisa sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat untuk mencari informasi melalui pelayanan informasi juga terlihat meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2013, kenaikan penerimaan permintaan informasi publik mencapai 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

Unduh Laporan PIP tahun 2013

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) Tahun 2012

Dua tahun berjalan sejak dibentuknya Pelayanan Informasi Publik (PIP) KPK tahun 2010 di Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi Biro Humas KPK, yang merupakan respon terhadap pemberlakuan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, saat ini telah sampai pada tahap penyelesaian beberapa kendala dan rencana tindak lanjut pada tahun sebelumnya terutama pada sisi pelayanan Informasi. Seperti diketahui, pemberlakuan UU ini mengharuskan badan-badan publik dan institusi pemerintahan secara terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan publik yang tidak membuka akses informasi terhadap masyarakat, bisa dikenai sanksi pidana maupun denda.

Selama tahun 2012, Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi fokus pada pembenahan internal untuk dapat menindak lanjuti persyaratan Komisi Informasi mengenai PPID dan perangkatnya. Telah ditetapkannya SK PPID mengenai Informasi yang dikecualikan, penyempurnaan SOP dan Panduan Pelayanan Informasi Publik dan juga penempatan Informasi-informasi yang wajib disediakan pada kanal tersendiri di website KPK menjadi pencapaian tersendiri di tahun ini.

Animo masyarakat yang semakin ingin berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, melalui keterbukaan akses informasi yang bisa diperoleh dari KPK terlihat jelas dengan kenaikan permintaan Informasi publik KPK yang hampir mencapai 40% dari tahun sebelumnya. Bagi Biro Humas KPK, kenaikan permintaan informasi dan ragam jenisnya ini juga sebagai bukti adanya akselerasi pemberantasan korupsi, akselerasi demokrasi dan keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Unduh Laporan PIP tahun 2012