Komisi Pemberantasan Korupsi

Korsup Minerba KPK Cabut 400 IUP

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas, menyebutkan jika pihaknya sepanjang tahun 2014 ini sedang melakukan penguatan Korsup (Koordinasi dan Supervisi) Minerba di 12 provinsi. Alhasil, sejauh ini pelaksanaan Korsup telah mencabut sekitar 400 IUP (izin usaha pertambangan) di pelbagai daerah.

Tidak hanya itu, Busyro menjelaskan, Korsup Minerba akhirnya juga berefek pada pencegahan kebocoran pendapatan negara. "Sampai sekarang ini sudah ada 400 IUP yang sudah dicabut, lalu royalti naik Rp 5 triliun. Ini tentunya jadi pemasukan buat negara," ujarnya dalam diskusi publik mengenai Transparansi dan Pemberantasan Korupsi Sektor Migas-Pertambangan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (7/10).

Sepanjang 2014 ini, Busyro menyebutkan, jika pihak KPK telah melakukan riset di 12 provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Langkah ini dilakukan lantaran KPK menilai ada banyak masalah dan penyimpangan dalam tata kelola pertambangan. Belum lagi terkait problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah, di antaranya soal koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang belum berjalan baik.

"Selama ini IUP diberikan padahal belum ada NPWP, kemudian bisa juga amdalnya (analisis dampak lingkungan) fiktif," ujar Busyro menyebut penyimpangan terkait IUP.

Ia sempat juga menyatakan, jika transparansi di sektor minerba sampai sekarang ini belum berjalan secara sistematis. (Nofanolo Zagoto)


Sumber : Sinar Harapan, 8 Oktober 2014

Comments  

 
# kamaruddin 2014-10-11 14:50
Di kab. Konawe utara banyak iup yang terbit diduga gratifikasi oleh bupati konawe utara aswad sulaiman...
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# Dave 2014-10-14 14:38
Kab. Konawe utara Merupakan slah satu kabupaten d indonesia yg Memiliki SDA. Yg sangat besar nmUn sampai hari tata. Kelola SDA tersebut sngat d hawatirkan dgan Melihat perMAinan pemda yg sangat kotor n tdk pro Rakyat.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# susi simanjuntak 2014-10-16 00:10
Bagaimana dengan propinsi lainnya seperti Papua dan Papua Barat? Begitu banyak IUP siluman yang tidak terdaftar dalam rekonsiliasi dirjen ESDM, dan direkomendasika n untuk dicabut IUPnya, namun sampai sekarang tetap bebas produksi dan merusak lingkungan?
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.