Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Publikasi

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) tahun 2017

Biro Humas KPK terus berbenah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai
Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID), berbagai cara dan upaya dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan informasi publik. Tahun 2017 Biro Humas KPK sebagai PPID telah melakukan pekerjaan besar seperti konsinyering Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi, Uji Konsekuensi, dan Penetapan SK Daftar Informasi Dikecualikan. Selain itu ada beberapa inovasi yang kami lakukan seperti: Tanya Jubir di media sosial, KPK Corner, Kompetisi Jurnal, penyusunan cetak biru Contact Center, Pengembangan OJS, dan sebagainya. Harapannya, inovasi-inovasi tersebut semakin membuka ruang akses informasi kepada masyarakat terkait kerja KPK dan isu pemberantasan korupsi.

Pemenuhan informasi publik yang kami lakukan bukan semata melaksanakan kewajiban UU No 14. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melainkan kesadaran bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan kerja badan publik kepada masyarakat.

Pelayanan Informasi Publik KPK sudah memasuki tahun ke delapan (8) sejak berdiri tahun 2010. PPID KPK telah mengembangkan berbagai macam saluran informasi yang dikelola oleh Biro Humas, seperti: Website KPK, Website Anti Corruption Clearing House (ACCH), Jurnal Integritas, Perpustakaan, Kanal KPK (TV & Radio), Media Sosial, dan Majalah Integrito.

Bersamaan di tahun 2017, kantor operasional KPK berpindah lokasi. Sehingga Pelayanan Informasi Publik pun harus memperbaharui kontak alamat kepada masyarakat. Perpindahan kantor operasional ini berdampak pada keterbatasannya ruang pelayanan. Hingga saat ini kami terus mengupayakan ruang layanan yang nyaman dan representatif untuk semua kalangan masyarakat.

Ada catatan penting yang menjadi perhatian Biro Humas KPK. Kendala yang kami hadapi
ditahun 2017 bukan semata persoalan keterbatasan ruang layanan dan jumlah SDM yang ada. Melainkan alur komunikasi yang tidak lancar dengan pihak Komisi Informasi Pusat. Ke depan, kendala ini menjadi PR yang harus diperbaiki baik oleh Biro Humas KPK maupun pihak KIP sebagai pemangku kepentingan.

Unduh Laporan Tahunan PIP 2017

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) tahun 2016

Sebagai badan publik, KPK menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik. Melalui semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi tentang kelembagaan, serta tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016, Bagian PIKP masih fokus pada pengolahan informasi internal untuk dikemas secara baik dan efisien menjadi informasi dan pengetahuan yang bbermanfaat dan dapat diakses dengan mudah.

Selain pelayanan melalui layanan langsung, telepon, email dan surat, Bagian PIKP juga menyebarkan informasi dan pengetahuan melalui media sosial, portal ACCH (Anti-Corruption Clearing House), Perpustakaan, dan Jurnal Integritas. Melalui berbagai saluran diseminasi tersebut diharapkan informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara optimal kepada berbagai elemen masyarakat.
Salah satu pencapaianya patut dibanggakan di tahun 2016 ini adalah KPK kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. KPK berhasil menduduki peringkat pertama untuk Kategori Lembaga Non Struktural. Hal ini tentunya menjadi pemacu KPK untuk terus melakukan perbaikan ke depan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik.

Unduh Laporan PIP tahun 2016

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) tahun 2015

Skebutuhan masyarakat, tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik namun juga kemudahan dalam mengakses, menuntut inovasi dan kreatifitas badan publik yang semakin tinggi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterbukaan informasi publik adalah sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang kemudian dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai upaya untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut, tahun 2015 adalah tahun ketiga dimana KPK sebagai badan publik membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Bagian ini dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Baigan PIKP dalam struktur kelembagaan dibawah Biro Humas, bersama dengan dua bagian lainnya, yaitu Bagian Protokoler dan Multimedia serta Bagian Pemberitaan dan Publikasi.

Melalui semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan publik dalam mengakses informasi mengenai kelembagaan, serta tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 ini PIKP selain fokus dalam pengolahan informasi internal untuk dikemas menjadi informasi dan pengetahuan, juga secara intensif
melakukan inovasi dalam diseminasinya. Selain layanan langsung, telepon maupun email, PIKP juga menyebarluaskan Informasi dan pengetahuan melalui media sosial, portal ACCH (Anti-Corruption Clearing House), Perpustakaan, dan Jurnal. Melalui berbagai saluran diseminasi tersebut diharapkan Informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara optimal kepada berbagai elemen masyarakat.

Unduh Laporan PIP tahun 2015

Save

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) tahun 2014

Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kemudian yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu badan publik, pada akhir tahun 2013 melalui Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Bagian ini melengkapi bagian lain yang sudah ada sebelumnya di Biro Humas KPK yaitu Bagian Protokoler dan Bagian Pemberitaan.

Seiring dengan semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses informasi mengenai kelembagaan serta tugas, pokok dan fungsinya, pada tahun 2014 ini PIKP KPK selain fokus dalam pengolahan informasi internal untuk dikemas menjadi informasi publik, juga secara intensif melakukan inovasi dalam diseminasi Informasi tersebut, supaya publik lebih tertarik untuk mengaksesnya.

Selain layanan langsung, telepon maupun email, PIKP KPK juga menyebarluaskan Informasi dan pengetahuan melalui media sosial, portal ACCH (Anti-Corruption Clearing House), dan Perpustakaan. Dengan berbagai saluran diseminasi tersebut diharapkan Informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara optimal kepada berbagai elemen masyarakat.

Beberapa pencapaian layanan publik selama 2014 antara lain yaitu pemenuhan atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada KPK baik langsung, email, maupun melalui telepon bisa dipenuhi 100%. Artinya, semua permintaan informasi yang diajukan, bisa sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Kemudian antusiasme masyarakat di dunia maya terhadap Informasi dan pengetahuan tentang antikorupsi juga menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah follower di twitter dan fans di halaman fanpage facebook KPK. Begitu juga jumlah pengakses portal ACCH http://acch.kpk.go.id yang mengalami peningkatan drastis. Tidak terkecuali, Perpustakaan KPK yang selain memberikan layanan langsung kepada para pengunjung baik internal pegawai KPK maupun eksternal juga menyediakan halaman website http://perpustakaan.kpk.go.id/ yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Unduh Laporan PIP tahun 2014

Laporan Pelayanan Informasi Publik (PIP) tahun 2013

pip2013-covpip2013-covKeterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurusi kepentingan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu badan publik yang diamanatkan untuk memenuhi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam tahun 2013 ini semakin menguatkan semangat transparansi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kelembagaan dan tugas, pokok dan fungsinya.

Seiring dengan semangat transparansi dan keinginan untuk melayani masyakarat dengan lebih baik, Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir tahun 2013 melalui Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik. Bagian ini melengkapi bagian lain yang sudah ada sebelumnya di Biro Humas KPK yaitu Bagian Protokoler dan Bagian Pemberitaan.

Selama tahun 2013, Pelayanan Informasi Publik KPK fokus pada pengolahan informasi yang ada di internal untuk menjadi informasi publik sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Seiring dengan berkembangnya unit ini menjadi bagian, maka diseminasi informasi semakin intens dan dilengkapi dengan sarana social media dan perpustakaan. Pengolahan dan pengemasan informasi menjadi agenda penting Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di tahun 2013, setelah pemenuhan informasi internal dari berbagai direktorat berjalan lancar.

Dari segi layanan langsung kepada masyarakat yang datang untuk mencari informasi ke Gedung KPK pada tahun 2013 belum ada peningkatan yang memadai dikarenakan fasilitas dan prasarana yang masih terbatas. Ruangan penerimaan tamu masih terbatas dan diharapkan ini bisa ditingkatkan saat KPK memiliki gedung baru nanti.

Salah satu catatan yang patut dibanggakan di tahun 2013, pemenuhan permintaan informasi publik yang ditujukan kepada KPK bisa dipenuhi 100%. Artinya, semua permintaan informasi yang diajukan, bisa sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat untuk mencari informasi melalui pelayanan informasi juga terlihat meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2013, kenaikan penerimaan permintaan informasi publik mencapai 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

Unduh Laporan PIP tahun 2013

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.