Since Indonesia’s democratic transition, the country has taken brave steps toward tackling the corruption, collusion and nepotism that precipitated the 1997 Asian Economic Crisis. Bold prosecutions of elite figures – including ministers, members of the House of Representatives (DPR), governors, regents and mayors, and corporate executives – have helped to signal the arrival of a new era of accountability and usher in powerful economic recovery.

Dalam rangka mengembalikan arah pengelolaan pesisir dan laut Indonesia untuk sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia, Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Diskusi Publik pada 4 Oktober 2016 bertempat di Auditorium KPK dengan judul Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya. Hadir dalam diskusi ini antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta para tokoh, akademisi dan pegiat antikorupsi.

Indonesia yang merupakan lokomotif ekonomi di Asia Tenggara dan anggota G20, telah terbukti berhasil bangkit kembali dari Krisis Keuangan Asia tahun 1997. Reformasi kelembagaan serta komitmen kuat untuk memberantas korupsi secara sistematis, telah meningkatkan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan menjanjikan.

Meski dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, tapi tetap saja masih ada yang tergoda melakukan korupsi. Modusnya masih sama dari kebanyakan kasus korupsi yang terungkap, tapi dengan latar belakang yang beragam.

Dana desa mengalir dalam jumlah fantastis kepada lebih dari 70 ribu desa di seluruh Tanah Air. Seandainya pengawasan masyarakat dapat optimal, potensi penyelewengan bisa dihindari.

Pembangunan desa resmi menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia pada 2015.

Halaman 3 dari 4
Top