Indonesia yang merupakan lokomotif ekonomi di Asia Tenggara dan anggota G20, telah terbukti berhasil bangkit kembali dari Krisis Keuangan Asia tahun 1997. Reformasi kelembagaan serta komitmen kuat untuk memberantas korupsi secara sistematis, telah meningkatkan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan menjanjikan.
Meskipun tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta relatif tinggi, upaya pencegahan dan penindakan masih terkonsentrasi pada sektor publik. Upaya meningkatkan kepatuhan dengan memberlakukan larangan penerimaan hadiah atau gratifikasi bagi pegawai negeri, menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan laporan KPK, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) berkontribusi sebesar 58 persen dari total laporan gratifikasi yang diterima dalam kurun waktu 2010-2014. Akan tetapi, upaya lebih lanjut masih perlu dilakukan guna melibatkan pihak swasta secara keseluruhan dalam upaya melawan korupsi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Univesitas Gajah Mada, 670 pelaku korupsi dari sektor swasta menjadi terdakwa dalam kasus korupsi antara tahun 2001 dan 2015.
Temuan tersebut menempatkan komunitas bisnis dalam peringkat kedua tertinggi pelaku korupsi setelah pegawai negeri. Sebagai upaya lebih lanjut, KPK melakukan pendekatan pencegahan korupsi di sektor swasta dengan menerapkan tiga tahap strategi, yakni; mempromosikan praktik-praktik terbaik, membangun komitmen terhadap nilai-nilai anti-korupsi, serta membangun kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan utama, termasuk komunitas bisnis.
Membangun Komitmen Nilai-Nilai Antikorupsi
Strategi utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi berfokus pada pembangunan komitmen perusahaan akan nilai-nilai antikorupsi. Saat ini KPK sedang membangun upaya pelibatan sektor swasta dalam pencegahan korupsi.
KPK telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan sektor swasta, dan juga Kamar Dagang dari Kanada, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris serta mitra strategis lainnya guna memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dalam pencegahan korupsi. Forum kerja sama ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman, pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan, dan inisiasi baru antara para pemangku kepentingan utama.
Meskipun dunia bisnis memiliki bentuk, ukuran dan tujuan beragam, KPK bermaksud membuat aksi bersama dan kolaborasi dengan komunitas bisnis dalam melawan praktik-praktik bisnis yang tidak etis dan ilegal.
Kelompok Kerja Sektoral
KPK menerapkan pendekatan baru dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pemerintah dan swasta. Pendekatan ini memprioritaskan lima sektor utama: kesehatan, minyak dan gas bumi, kehutanan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan. KPK bermaksud memberdayakan agen perubahan (champion) dari masing-masing sektor, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi, serta mendorong aksi anti-korupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, aparat pemerintah,LSM, akademisi, serta masyarakat.
Sebagai langkah awal, KPK membentuk kelompok kerja anti-korupsi pada Maret 2016 yang terdiri dari profesional dan asosiasi bisnis dengan fokus pada pencegahan korupsi di sektor kesehatan. Kelompok kerja serupa dibentuk pada bulan yang sama dengan fokus pada sektor minyak dan gas bumi. Melalui kelompok-kelompok kerja ini KPK berkeinginan memfasilitasi komitmen anti-korupsi dari kelompok sektor swasta terkait, sekaligus membantu pengembangan rencana kerja sama antar kelompok.
Kelompok-kelompok kerja anti-korupsi ini juga mendukung kegiatan sosialisasi praktik-praktik terbaik, misalnya: bagaimana meningkatkan level kepatuhan terhadap peraturan bagi korporasi yang sudah memiliki kebijakan kepatuhan, dan bagaimana mengembangkan dan menerapkan kode etik bagi perusahaan yang belum memiliki peraturan kepatuhan anti-korupsi. Saat ini KPK telah menyelesaikan kurikulum untuk Anti-Corruption Learning Center guna mendukung pengembangan budaya perusahaan yang lebih baik, terciptanya pengawasan internal yang lebih kuat, dan mekanisme lain yang mendorong integritas dalam mencegah korupsi di sektor swasta.
Selanjutnya, KPK bekerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan alat edukasi interaktif dan inovatif berupa anti-corruption board games. KPK juga mendorong komunitas bisnis agar berani mendeklarasikan komitmen praktik bisnis bebas korupsi dengan memasukkan rencana, kebijakan dan pakta anti-korupsi dalam laporan tahunan perusahaan.
[file_download url="/images/tema/ragam/makalah/file/KPK-Private-Sector-Brief.pdf" show_title="no" color="#666" background="#fff" icon="icon: download" show_count="no" show_like_count="no"]
