Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang ditandatangi pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC meliputi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. 

Terhitung per 26 Juni 2018, total 186 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006. Dengan begitu Indonesia berkewajiban mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC dan mengikuti mekanisme peer review implementasi UNCAC dalam 2 putaran yaitu putaran pertama (2010-2012) dengan Inggris dan Uzbekistan sebagai reviewer dan putaran kedua (2016-2019) dengan Yaman dan Ghana sebagai reviewer.

Dalam konteks hukum, pengaturan dan penyebutan gratifikasi dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor mewajibkan pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya kepada KPK. Jika gratifikasi yang dianggap suap tersebut (illicit/ilegal gratification) tidak dilaporkan kepada KPK maka terdapat resiko sanksi pidana. 

Selama ini, melalui media, orang awam hanya memahami KPK dari sepak terjangnya menangkap dan menyeret koruptor ke bui. Sementara sebagian kaum terdidik dan pemegang kekuasaan justru sedang sibuk memutarbalikkan informasi tentang kerja dan kinerja KPK hanya untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Buku ini lahir dari sejumlah orang di dalam maupun di luar KPK yang senantiasa gelisah dengan perkembangan gerakan pemberantasan korupsi akhir-akhir ini. Apa gerangan yang digelisahkan? Kegelisahan muncul karena begitu rendahnya kesadaran banyak orang tentang pentingnya mencegah korupsi di negeri ini, yaitu dengan memperbaiki orang dan sistemnya sekaligus.

Tak ada satu pun agama di Indonesia yang membolehkan praktik gratifikasi ilegal oleh undang-undang. Berawal dari kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat, pemberian hadiah dapat berkembang ke perilaku yang melanggar hukum. Dapat dikatakan demikian bila penerimanya adalah pegawai negeri dan pejabat karena terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya. Namun, praktik gratifikasi terlarang ini bisa terjadi ketika masyarakat atau pengusaha juga berinisiatif untuk memberi. Sebagai contoh, memberikan uang terima kasih setelah pengurusan KTP atau menyediakan hadiah setelah memenangkan tender di pemerintahan. Maka, kedua belah pihak perlu mendapatkan pemahaman yang seimbang tentang larangan gratifikasi, terutama dari kaca mata agama. Dengan terbitnya buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama, pembaca diajak untuk mendalami larangan praktik gratifikasi dengan benar dari perspektif lima agama di Indonesia.

Dalam agama Buddha, dikenal sebuah ajaran yang dinamakan berdana atau danaparamitha , yaitu  pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagian semu makhluk. Pemberian ini merupakan wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur untuk beramal atau berkorban demi kepentingan umum. Praktik gratifikasi jelas berlawanan dengan prinsip ajaran ini. Seorang pemberi gratifikasi mengharapkan sesuatu dari penerima untuk kepentingan pribadinya dalam bentuk imbalan. Maka, praktik semacam ini justru akan menambah nafsu (lobbha) atau keserakahan. 

Agama Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan asih, puniya, dan bhakti di dalam semesta ciptaan-Nya. Konsep dasar ini menjadi petunjuk bagi pemeluknya dalam menjalani empat jenjang kehidupan (Catur Asrama) dengan baik untuk mencapai moksa, atau lepas dari ikatan duniawi. Akan tetapi, sebagai manusia pastinya tetap membutuhkan materi (arta) dan mempunyai keinginan (kama) untuk menopang kehidupannya. Untuk memenuhi kedua aspek tersebut, segala perbuatan harus berdasarkan pada darma atau ajaran tentang kebenaran, pandangan dan tuntunan hidup. Memperoleh arta dan kama dari perbuatan yang menyimpang dari darma maka tidak ada manfaatnya bagi kehidupan, hanya akan membawa pelakunya pada penderitaan. Contohnya, mencari arta dari tindakan korupsi, gratifikasi, dan sebagainya.

Pertambangan mineral dan batubara (Minerba) merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) tak terbarukan (unrenewable) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia untuk dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945, khususnya pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Halaman 1 dari 4
Top