Corruption Perception Index (CPI) yang diselenggarakan oleh Transparency International menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan skor yang rendah. Dengan rentang skor 1 hingga 10, dimana skor 1 menunjukkan negara dengan korupsi yang sangat tinggi dan skor 10 menunjukkan negara yang bersih dari korupsi, Indonesia berada pada skor 3 di tahun 2011.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Diskusi Media dengan tema "Kajian Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis: Daging Sapi" beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, KPK telah melakukan pra-riset sektor ketahanan pangan di tahun 2011 dan dilanjutkan riset Sektor Ketahanan Pangan pada Februari-September 2012, dengan pengambilan lokasi sampel di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT dan Lampung.

KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah membangun sistem antikorupsi di instansinya dengan melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)  2012. PIAK merupakan upaya KPK untuk membangun sistem antikorupsi di instansi dengan lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi.

Pemberantasan korupsi memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat. Pada kegiatan yang sifatnya represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dugaan tindak pidana korupsi, terutama yang terjadi pada birokrasi dan layanan publik.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya peran yang strategis seiring dengan perkembangan ekonomi, sehingga BUMN dituntut untuk menjalankan bisnis secara efektif, efisien dan profesional. Namun tak dipungkiri bahwa ada beberapa kelemahan di BUMN seperti kebijakan pemerintah yang menguntungkan BUMN sehingga BUMN lemah dalam persaingan usaha, kurang lincah dalam bertindak dan lamban dalam mengambil keputusan. Selain itu, juga masih banyak potensi korupsi di BUMN akibat adanya konflik kepentingan dan lemahnya pengendalian internal.

Top