Jayapura, 22 Juli 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong optimalisasi pendapatan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menjajaki beberapa kerja sama. Penjajakan kerja sama ini dilakukan bukan sekadar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi membuat semua prosesnya akuntabel sehingga mencegah terjadinya kebocoran dan menutup celah terjadinya korupsi.

Jakarta, 11 Juli 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kepulauan Riau dan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi  pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 dan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. 

Jakarta, 18 Juli 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil SJN (Pemegang saham pengendali BDNI) dan ITN (swasta) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN.

Selasa, 9 Juli 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Ketua BPPN setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Top