Siaran Pers

Jakarta, 15 Mei 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah meninjau kembali keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang menjadi temuan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan.

Kamis, 14 Mei 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jumat, 15 Mei 2020. Dewan Pengawas KPK telah merampungkan Kode Etik yang akan menjadi panduan nilai dasar di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kode Etik ini akan menjadi panduan nilai dasar dan pedoman perilaku untuk Dewan Pengawas, Pimpinan, dan seluruh pegawai KPK.

Jakarta, 11 Mei 2020. KPK terus memaksimalkan penegakan hukum dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengadaan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia. Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis bersalah dua terdakwa dalam perkara ini.