Siaran Pers

Jakarta, 1 April 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun 2019 per 31 Maret 2020, mencapai 81,76 persen. Angka ini meningkat 8 persen dibandingkan dengan periode yang sama untuk pelaporan tahun 2018, yakni sebesar 73,50 persen.

Jakarta, 17 Maret 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi untuk periode tanggal 18-31 Maret 2020. Penyesuaian ini dilakukan menindaklanjuti kondisi terbaru terkait dengan penyebaran COVID-19.

Jakarta, 20 Maret 2020.  Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun Lapor 2019. Perpanjangan masa pelaporan ini dilakukan hingga 30 April 2020, atau diperpanjang selama satu bulan. Masa perpanjangan ini berlaku juga untuk penyelenggara negara yang pertama kali menjabat.

Jakarta, 5 Maret 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tidak akan mengurangi upaya penindakan dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Selain itu untuk pencegahan korupsi, KPK akan melanjutkan kebijakan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dan melakukan program pencegahan yang sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).