Kamis, 14 Mei 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jakarta, 11 Mei 2020. KPK terus memaksimalkan penegakan hukum dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengadaan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia. Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis bersalah dua terdakwa dalam perkara ini.
Rabu, 6 Mei 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi publik untuk membahas isu Korupsi di sektor Sumber Daya Alam. Diskusi publik yang digelar secara online ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang isu korupsi di dektor Sumber Daya Alam.
Jakarta, 6 Mei 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan nama tersangka SMT (pemilik perusahaan PT BLEM) dalam Daftar Pencarian Orang. KPK menetapkan SMT sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 dalam perkara dugaan suap pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kamis, 30 April 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua tersangka dalam Dugaan Suap Terkait Pemberian Fasilitas atau Izin Keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin. Dua tersangka tersebut adalah DHA (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Sejak 2016-Maret 2018) dan RAZ (Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi). KPK menetapkan dua orang ini sebagai tersangka pada Rabu, 16 Oktober 2019.
@KPK_RI : RT @PIP_KPK: Selamat Pagi, Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Pelayanan LHKPN KPK dapat dilakukan…
@KPK_RI : RT @kanal_kpk: Di Korea Utara koruptor dieksekusi dengan anjing liar. Kalau di Indonesia seperti itu, koruptor pada kabur kali yah. Yuk de…
@KPK_RI : KPK saat itu merekomendasikan agar menghentikan sementara program kartu prakerja gelombang ke-4. Berita selengkapn… t.co/hBsOZVDkrt
@KPK_RI : Salah satu permasalahannya krn desain program Kartu Pra kerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Th… t.co/81mMXSIwib
@KPK_RI : Saat memaparkan hasil kajian & rekomendasi kpd Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait, KPK menemukan… t.co/1zhsXyNYOc
Bahasa Indonesia 
English (UK)