Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong para pejabat untuk mengembalikan aset negara pada saat meletakkan jabatannya. Selain adanya potensi kerugian negara, penggunaan aset yang tak lagi menjadi hak juga merupakan bentuk perilaku koruptif.
Jakarta, 2 Juni 2021 – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Tersangka AR (Wakil direktur PT Adonara Propertindo) atas dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
Jakarta, 31 Mei 2021 – Dewan Pengawas KPK hari ini memutuskan penyidik KPK atas nama SRP dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran etik berat. Untuk itu, diberikan sanksi kepadanya berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai KPK.
Jakarta, 1 Juni 2021 – Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelantikan ini sebagai tindak lanjut proses pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jakarta, 27 Mei 2021 – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan YRC (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya/PDPSJ), TA (Direktur PT AP), AR (Wakil Direktur PT AP), dan Korporasi PT AP atas dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
@KPK_RI : Sementara itu, dalam sambutannya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset & Tek… t.co/sJmUFBCbao
@KPK_RI : Sedangkan untuk implementasi PAK pada perguruan tinggi, ada dua pilihan yang dapat dilakukan kampus, yaitu dalam be… t.co/Gq33YH2fCL
@KPK_RI : “Sejak 2012 lebih dari 3.500 dosen mengikuti TOT PAK. TOT ini juga akan terus kita lakukan. Tahun ini akan ada 1.50… t.co/gM8kwzcLUa
@KPK_RI : “Kuantitas implementasi pendidikan antikorupsi pada jalur formal, nonformal & pada setiap jenjang pendidikan perlu… t.co/ryMyEJI7N6
@KPK_RI : Acara tersebut dihadiri oleh 38 rektor, wakil rektor & PPK dari 16 perguruan tinggi negeri di wilayah Indonesia tim… t.co/4UJYXzb1dC
