Jakarta, 19 September 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang tersangka terkait penanganan perkara dugaan suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte. Ltd.

Sebagaimana diatur pada Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah menyelesaikan penyelidikan yang awalnya mulai dilakukan sejak Juni 2014 dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Pada tahapan itu telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 53 orang saksi dan dipelajari dokumen dari berbagai instansi serta koordinasi dengan beberapa otoritas di litnas negara.

Setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan penanganan perkara ke tahap  penyidikan dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero).

KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni, BTO, Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd periode 2009-2013.

BTO disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara ini menambah jumlah penanganan perkara lintas yurisdiksi yang ditangani KPK. Dalam penanganan perkara ini, KPK melakukan kerjasama dengan otoritas penegak hukum Singapura dalam melakukan pertukaran data dan informasi yang terkait dengan penanganan perkara.

KPK mengajak semua pihak untuk mengawal penanganan perkara ini. Perkara ini merupakan salah satu perkara yang menarik perhatian publik terutama setelah Presiden Joko Widodo membubarkan PETRAL. Dalam proses penyelidikan, banyak dorongan agar KPK terus mengungkap kasus ini.  KPK membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat jika memiliki informasi terkait mafia migas, untuk menyampaikan kepada KPK agar bisa dipelajari lebih lanjut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Febri Diansyah

Juru Bicara

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan

(021) 2557-8300

www.kpk.go.id

Top