Publik Bicara

Demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, persamaan hak diantara warga negara, kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada warga negara, sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang dihormati dalam prinsip ketentuan mayoritas. Dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan

Lebih dari 100 hari telah berlalu sejak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, disiram air keras. Aparat negara dan pemerintah diminta untuk bertindak tegas membongkar konspirasi jahat di baliknya, sembari kita diajak bersolidaritas supaya makin berani melawan koruptor. Tapi apa sebenarnya kaitan logis antara kedua hal tersebut? Untuk menjawabnya dibutuhkan

 Bicara mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, tentu tidak akan ada habisnya. Mulai dari kasus simulator sim, Bank Century, proyek Hambalang, BLBI, E-KTP yang menggoyangkan anggota DPR yang terhormat, atau yang aru-baru ini kasus suap Dirjen Hubla. Begitu banyak energi kita habis untuk menghadapi para koruptor yang keji. Hampir setiap bulan Komisi Pemberantasan Korupsi

Hampir 3 tahun lalu, tepatnya pada 15 Januari 2015, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) bersama 17 anggota konfederasi dari 17 provinsi di Indonesia mendeklarasikan Gerakan Radio Komunitas untuk Indonesia Bersih di Yogyakarta.