Publik Bicara

Mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai ‘agent of change’ dikatakan sebagai peserta didik yang kritis terhadap apa yang tejadi di sekitarnya. Namun, bukankah yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Mahasiswa sekarang memang kritis, tetapi hanya sedikit dari orang-orang kritis tersebut yang melakukan tindakan, lainnya hanya omong kosong belaka.

Demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, persamaan hak diantara warga negara, kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada warga negara, sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang dihormati dalam prinsip ketentuan mayoritas. Dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan

“Ya, hanya dari generasi mudalah dapat timbul perbaikan fundamental. Tapi, apakah generasi muda kita yang sudah terlanjur manja, hedonis, konsumeristik, hanya cari karier serta sudah diindoktrinasi selama puluhan tahun – agar takut berpikir sendiri, agar apolitis, mampu untuk membuat perubahan mendasar? Jawabannya tak diragukan. Bisa dan mampu!” (Y.B. Mangunwijaya).

 Bicara mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, tentu tidak akan ada habisnya. Mulai dari kasus simulator sim, Bank Century, proyek Hambalang, BLBI, E-KTP yang menggoyangkan anggota DPR yang terhormat, atau yang aru-baru ini kasus suap Dirjen Hubla. Begitu banyak energi kita habis untuk menghadapi para koruptor yang keji. Hampir setiap bulan Komisi Pemberantasan Korupsi