Kadang kita membutuhkan alasan yang agak murahan untuk melakukan sesuatu yang mulia. Kemuliaan itu sendiri terlalu tinggi, kita tak sanggup junjung, maka kita perlu alasan yang agak dangkal…

Jemari saya menekani tombol gawai, mencari kantor imigrasi yang masih membuka pendaftaran antrean paspor online. Saya hendak ke luar negeri untuk suatu festival sastra. Sial! Semua kanim di Jakarta penuh. Sampai 2020 pun tak ada jadwal. Saya cek kota lain. Nah, besok ternyata ada slot, tapi di Madiun atau Kediri!

Lima tahun lalu, membuat paspor via online sangat mudah. Waktu itu, pelayanan baru ini rasanya seperti keajaiban Reformasi. Teringat era Soeharto. Segala kantor dipenuhi calo. Wajah mereka umumnya tebal oleh pori-pori yang melebar, mungkin karena pengap dalam kantor yang masa itu penuh asap rokok dan tidak ber-AC. Merekalah yang bergerak dari satu ke lain meja sambil memeluk setumpuk map, membujuk para pegawai yang lamban, agar mendahulukan klien masing-masing. Warga hanya bisa pasrah, sambil kipas-kipas dan berharap calonya lebih licin dari calo lain. 

Kini, wajar jika saya cemas seandainya reformasi birokrasi yang sempat berbuah perlahan rontok dan kita harus mengalami lagi masa gelap. Kekhawatiran itu bukan tak beralasan. Di Tanah Abang Jakarta, percaloan lapak di luar gedung pasar mulai marak. Genangan sampah di pintu air Manggarai, yang dulu sempat lenyap, sekarang sering muncul. Saya cemas, jangan-jangan harus kembali pada calo.

Pada paspor kegundahan berlapis. Ia merangkum identitas saya ketika berada di luar negeri. Diam-diam, orang seperti saya lebih kerap pergi ke luar negeri untuk mewakili Indonesia—setidaknya mewakili dunia sastra dan gagasan Indonesia. Kami, para seniman, mungkin tidak dikirim secara resmi oleh pemerintah seperti para atlet. Kami justru dipilih oleh lembaga dan festival luar negeri sebagai wakil Indonesia. 

Rasa mewakili Indonesia itu tak bisa ditanggalkan. Karena itu, akut pula rasa ingin bangga pada Indonesia. 

Sejujurnya saya lebih senang jika bisa membawa kabar baik dari negeri tercinta. Misalnya, “Oh, sekarang Indonesia sudah demokratis. Kebebasan berbicara dilindungi.” Sayangnya, yang bebas bicara semaunya hanyalah yang mayoritas atau yang bisa mengerahkan kekuatan fisik. “Oh, Indonesia sudah tidak sekorup dulu.” Yang lebih tepat, korupsi di Indonesia tak lagi terpusat seperti dulu. Tetapi, saya tetap bangga bahwa perjuangan melawan korupsi tidak patah, sekalipun sungguh berat. Paling rendah, saya ingin bisa bilang, bahwa di Indonesia untuk mengurus dokumen kita tidak perlu menyogok lagi.

Di masa Suharto, para sastrawan yang mewakili Indonesia difahami sebagai datang dari negeri terbelakang. Kami diharapkan bercerita tentang bagaimana bertahan di bawah rezim yang korup, bagaimana situasi kebebasan ekpresi atau emansipasi wanita di masyarakat yang tradisional dan agamis. Lantaran memang masih terganjal halangan tadi, kami kerap tak bisa masuk ke dalam isu yang lebih canggih yang telah diteroka para intelektual dan seniman negeri lain. 

Di masa Reformasi, sebetulnya saya ingin bisa membawa kabar baik tanah air. Ingin bisa bilang bahwa kisah-kisah eksotis tentang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, itu telah menjadi sekadar sejarah. Ingin bisa bilang, kami telah melewatinya dan belajar darinya—seperti Eropa belajar dari perang agama dan perang dunia, atau Amerika Serikat belajar dari perbudakan, perang saudara, atau perang melawan mafia. 

Saya ingin bisa bilang bahwa Indonesia adalah bangsa yang, sejak nenek-moyang, memiliki sastra dan gagasan yang cemerlang. Dengannya bangsa ini telah membangun tradisi spiritualitasnya, yang mengatasi dan merangkumi perbedaan. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah rumusan dari tradisi spiritual yang istimewa ini. Kini, bangsa ini juga sedang membangun modernitasnya dalam pemerintahan dan birokrasi yang mencoba bersih-profesional. Saya ingin bisa bilang begitu. Tapi kita tahu, gerakan ke arah sebaliknya juga terjadi. Di Indonesia sekarang juga terjadi radikalisasi agama yang bersifat anti-kebhinekaan. Pada saat yang sama juga naik-turunnya reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi. 

Dalam mengurus paspor, semua itu kembali hadir. Putus asa dalam usaha mendaftar online, saya memakai sosial media. Saya mendapat tanggapan cukup cepat dari akun Ditjen Imigrasi. 

Sistem paspor online terpadu kini memang belum seoptimal tiket online keretaapi. Para pendukung percaloan masih bisa mengganggu. Setiap kanim akhirnya mencoba mengatasi masalah dengan strategi masing-masing. Saya akhirnya bisa mengurus paspor, tapi juga melihat orang-orang yang mengantri tanpa nomer dan menyusup di sela antrian resmi.

Seandainya Indonesia adalah kantor imigrasi. Ada banyak petugas yang profesional, manusia yang ingin berbuat baik dan tangkas. Tapi kita juga melihat sistem yang masih bocor, oknum yang bermain, warga yang memilih menyogok. Ada kemajuan, tapi perjalanan masih panjang, dan ancaman terus membayang. Menuju cita-cita mulia, Indonesia yang bebas korupsi, mungkin alasan superfisial seperti rasa ingin bangga akan tanah air bisa membantu kita bergerak ke sana. Setiap kita adalah wakil Indonesia. Buatlah Indonesia yang membanggakan.

Ayu Utami

Novelis; Direktur Literature & Ideas Festival @Salihara

Top