Komisi Pemberantasan Korupsi

Taat Beribadah, tapi Banyak Korupsi

Sebuah studi yang pernah dilakukan oleh lembaga  asal Amerika Serikat, Gallup, beberapa tahun lalu menyajikan suatu kesimpulan yang sangat menarik, bahwa makin miskin suatu negara, penduduknya menganggap makin penting peran agama di dalam kehidupan. Sebaliknya makin kaya negara, penduduknya menganggap peran agama kurang penting dalam hidupnya.

Survei tersebut dilakukan di 40 negara dengan 1000 responden di tiap negaranya. Menurut survei tersebut, negara miskin adalah negara yang pendapatan perkapitanya dibawah USD 2.000. Lalu negara kaya adalah negara yang perdapatan perkapitanya di atas USD 25.000.

Kemudian pertanyaannya, mengapa di negara yang penduduknya menganggap agama kurang penting, tetapi tingkat korupsinya rendah? Denmark misalnya, hanya ada 19 persen dari warganya yang menganggap agama itu penting. Tetapi negara ini merupakan yang paling bersih. Bandingkan  dengan negara kita yang mayoritas beragama Islam dan pastinya percaya agama itu penting, korupsinya luar biasa. Peringkatnya di angka 90 dari 174 negara.

Radio Komunitas Melawan Korupsi di Udara

Hampir 3 tahun lalu, tepatnya pada 15 Januari 2015, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) bersama 17 anggota konfederasi dari 17 provinsi di Indonesia mendeklarasikan Gerakan Radio Komunitas untuk Indonesia Bersih di Yogyakarta. Ada tiga tujuan mendasar mengapa gerakan ini dideklarasikan. Pertama, mendorong radio komunitas sebagai media pendidikan tentang gerakan antikorupsi di Indonesia. Kedua, memperluas dukungan publik untuk gerakan antikorupsi agar terwujud Indonesia bersih dan bermartabat. Ketiga, memastikan radio komunitas mampu menjadi media dalam gerakan antikorupsi.

Titip Absen dan Plagiarisme Pendidikan, Awal Budaya Korupsi

 Bicara mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, tentu tidak akan ada habisnya. Mulai dari kasus simulator sim, Bank Century, proyek Hambalang, BLBI, E-KTP yang menggoyangkan anggota DPR yang terhormat, atau yang aru-baru ini kasus suap Dirjen Hubla. Begitu banyak energi kita habis untuk menghadapi para koruptor yang keji. Hampir setiap bulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap para koruptor, baik dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau menindaklanjuti laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi hasilnya bukannya koruptor menjadi hilang, bahkan hanya untuk berkurang saja tidak, malahan sebaliknya makin hari makin banyak saja koruptor-koruptor baru yang lahir di negara ini. Inilah yang disebut dengan penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia sedang mengalami anomali.

Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari memberantas budaya korupsi dan tidak bisa hanya dilakukan dengan cara represif. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruption atau corruptus Secara harfiah istilah tersebut menurut Andi Hamzah memiliki arti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Memberantas budaya korupsi, berarti harus memberantas praktek-praktek korupsi kecil disekitar kita. Sebagai mahasiswa, tentu lingkungan terdekat saya adalah kampus. Contoh paling mudah untuk budaya korupsi kecil di lingkungan kampus sebagai mahasiswa adalah titip absen dan plagiarisme pendidikan.

Novel dan Keseriusan Hukum Kita

Lebih dari 100 hari telah berlalu sejak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, disiram air keras. Aparat negara dan pemerintah diminta untuk bertindak tegas membongkar konspirasi jahat di baliknya, sembari kita diajak bersolidaritas supaya makin berani melawan koruptor. Tapi apa sebenarnya kaitan logis antara kedua hal tersebut? Untuk menjawabnya dibutuhkan bangunan argumentasi etis dalam cara berpikir tentang hukum dan pemberantasan korupsi. Apa justifikasi bagi komitmen dan upaya penegakan hukum dalam kasus Novel? Apa yang dapat mendorong keseriusan mengurus kasus Novel? Di situlah terletak peran moralitas dalam penegakan hukum untuk melindungi hak warga negara.

Ayo Mahasiswa, Bangun Politik Cerdas Berintegritas!

Demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, persamaan hak diantara warga negara, kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada warga negara, sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang dihormati dalam prinsip ketentuan mayoritas. Dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan normatif bagi penerapan pilkada secara langsung, seharusnya membuat sistem pemerintahan di daerah makin demokratis, karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling disukainya.

Atas dasar undang-undang itu mulai tahun 2005, tepatnya pada bulan Juni 2005, pergantian kepala daerah di seluruh Indonesia telah dilakukan secara langsung. Pilkada langsung juga diharapkan dapat meminimalkan praktik politik uang karena calon pemimpin politik tidak mungkin “membayar” suara seluruh rakyat, maupun kecurangan-kecurangan lain yang selama ini menjadi kekurangan dalam pilkada-pilkada sebelumnya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.