Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 terdapat total 1.094 BUMD. Dari data tersebut, KPK mencatat 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar LHKPN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak semua pihak bersinergi mencegah korupsi di sektor perumahan. Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama membangun kebijakan cegah korupsi, seperti membentuk badan usaha antikorupsi dan pengelolaan retribusi untuk meminimalisasi suap dan pungutan liar.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan kepada seluruh kepala daerah Gubernur dan Bupati serta Wali Kota di Maluku untuk wujudkan janji kampanye bagi rakyat maluku. Janji kampanye yang menjadi tujuan dan visi kepala daerah, menurut Ghufron, akan sulit terwujud jika kepala daerah tidak mampu menghadapi musuhnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta badan usaha untuk memiliki satu visi yang sama yaitu mewujudkan iklim usaha Indonesia yang sehat dan adil.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Maluku untuk bersama-sama KPK meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
@KPK_RI :
