Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan, Kepolisian dan auditor untuk menyamakan pemahaman terkait penanganan tindak pidana korupsi. Kesamaan pemahaman tersebut, katanya, sangat penting supaya tidak ada disparitas saat suatu perkara ditangani oleh aparat penegak hukum yang berbeda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penandatanganan kesepakatan penyelesaian aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen atau P3D antara tiga pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara Sumut, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Sidempuan.

Top