Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan apresiasi atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh 10 individu berintegritas. Alex berharap hal ini dapat menginspirasi masyarakat dalam melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan aksi pencegahan korupsi baik yang didorong oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) maupun oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bermula dari identifikasi atas berbagai titik rawan korupsi, antara lain yaitu mark-up pada pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan penurunan spesifikasi/kualitas.
Kehandalan perangkat desa yang didukung dengan sistem pengelolaan pemerintah yang akuntabel, transparan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat akan meminimalkan terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan di desa. Pesan tersebut disampaikan Pimpinan KPK Alexader Marwata dalam peluncuran Program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia untuk bekerja sama memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Kemenkeu. Salah satunya melalui kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bertajuk “Pulihkan Negeri Saat Pandemi, Perkuat Pajak Tanpa Korupsi” Kamis, (2/12)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pegawai negeri/penyelenggara negara meningkatkan pemahamannya tentang tindak pidana korupsi, agar kemudian dapat dihindari dan dijauhi. Secara khusus, diharapkan pula tumbuh kesadaran untuk melawan segala bentuk gratifikasi, suap dan pemerasan.
@KPK_RI :
