Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat di Kepulauan Riau (Kepri) untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Namun, untuk dapat berperan serta, dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan kapabilitas tentang antikorupsi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mendorong BPJS Ketenagakerjaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi. Hal tersebut disampaikan Alex saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Senin (13/12).
Dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) berkolaborasi meluncurkan kampanye antikorupsi, yang melibatkan ratusan BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Mioritas (PKNM) di Indonesia. Harapannya, akan terus tumbuh kesadaran dan partisipasi untuk mencegah korupsi khususnya di sektor yang terkait dengan layanan BUMN.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut titik rawan pada sektor pertanian adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi untuk Memperkuat Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi” di Kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta, Senin (13/12).
Kami berharap bahwa Anda yang di sivitas ini tak cukup hanya cerdas dan terampil. Anda harus berintegritas. Tanpa integritas maka Anda akan jadi bermasalah di masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron saat mengisi materi tentang Antikorupsi dan Masa Depan Indonesia di Hadapan Generasi Bangsa dalam webinar Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Nasional, Universitas Islam Negeri (UIN) Banten, (7/12/21).
@KPK_RI :
