Krusialnya peran partai politik dapat terlihat dalam tugasnya menghasilkan kebijakan atau regulasi, yang juga akan menentukan pencapaian tujuan bangsa. Karenanya parpol perlu menjaga integritas agar tidak tercemar dengan praktik korupsi, yang dapat menghambat kemajuan dalam kehidupan bangsa.
Pendidikan menjadi bagian penting dari penguatan individu, khususnya untuk mencapai demokrasi yang setara dari keragaman dan dinamika dalam masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 untuk Partai Gerindra, di Ruang Auditorium Randi-Yusuf Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin, (20/6).
Pertanahan adalah salah satu sektor di Indonesia yang tak luput dari konflik, sengketa hingga tindak kejahatan. Dalam penanganannya secara hukum, diperlukan kesamaan standar dan visi sehingga tercipta sinergi antar penegak hukum.
Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepala daerah merupakan jabatan yang dekat potensinya dengan korupsi. Sejumlah titik rawan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah telah dipetakan, dan perlu menjadi perhatian para kepala daerah dan pejabatnya agar terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.
Dalam rangka memperluas jangkauan pemberantasan korupsi, hingga pertengahan tahun 2022 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencetak sebanyak 2.100 Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) tersertifikasi. Mereka tersebar di 34 provinsi se-Indonesia dan telah membentuk 40 Forum Antikorupsi. Baik dalam lingkup provinsi, lembaga, maupun profesi.
@KPK_RI :
