Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri workshop nasional dan bimbingan teknis bagi jajaran anggota DPRD fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tahun 2022 di Mercure Hotel Ancol, Jakarta, Senin (19/9). Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura bertujuan untuk mengedepankan fungsi dan tanggung jawab para kader ketika bertugas.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan dalam proses berpolitik harapannya partai politik dapat menjadi pilar-pilar demokrasi sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikannya saat membuka acara sekaligus memberi arahan program pada acara Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), “Cegah Korupsi, Bantuan Parpol Jadi Solusi?” secara daring melalui zoom meeting dan live youtube StranasPK Official, Jumat (16/9).
Setelah menyambangi Palembang dan Prabumulih, Roadshow Bus Antikorupsi KPK akhirnya tiba Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan pada Jumat (16/9). Di wilayah ini, Roadshow kali ini mengusung tema Tanggung Jawab.
Kapan Gratifikasi Pernikahan Diperbolehkan Bagi Penyelenggara Negara? Pertanyaan ini mencuat di tengah kegiatan Pengendalian Gratifikasi di Jajaran Pegawai Pemerintah Kota Prabumulih yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Serbaguna Komplek Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Sumatera Selatan (14/09).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi di Islamic Centre Surabaya, Rabu (14/9). Hadir dalam Bimtek tersebut Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Perwakilan 30 Kabupaten/Kota yang masing-masing diwakili 10 Kepala Desa, dan para peserta baik yang hadir secara luring maupun daring.
@KPK_RI :
