Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningatkan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK-RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi pada saat Bimbingan Teknis Program Anti Korupsi terhadap Penyelenggara dan Pemilih Pemilu pada Rabu (22/9) di Banda Aceh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau peran aktif Inspektorat dalam mengawasi tata kelola keuangan desa. Demikian disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II Yudhiawan Wibisono saat rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, pemerintah daerah (pemda) Jawa Barat dan Banten secara daring pada Selasa (21/9).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Barat secara daring pada Kamis (16/9).
Jakarta, 21 September 2021 – Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam rangka memperkuat sinergisitas dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi.
Tindak Pidana Korupsi (TPK) dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum lama menjadi perhatian serius oleh publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sang bupati berinisial PTS serta suaminya HA sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada 30 Agustus 2021. Apa dan bagaimana hal itu masih terjadi? KPK menjawab pertanyaan tersebut melalui webinar yang diselenggarakan Kamis (16/9/21) dengan merangkul seluruh kepala daerah di Indonesia (bupati dan wali kota) sebagai peserta diskusi.
@KPK_RI :
