Peristiwa tindak pidana korupsi yang terus terjadi belakangan ini menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat-pejabat yang berada pada posisi cukup strategis. Untuk memberantasnya tak cukup mengandalkan satu lembaga saja, namun perlu peran lembaga lainnya agar tercipta sistem dan budaya antikorupsi yang sempurna.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta jajarannya (5/1) dan bersepakat untuk melakukan kerja sama pencegahan korupsi lewat berbagai kegiatan. Di antaranya peningkatan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa dalam kondisi darurat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengukuhkan 17 orang Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) KPK. Pengukuhan yang berlangsung di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK hari ini (31/12) tersebut dilakukan oleh Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakrulloh dengan disaksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan pesan awal tahun kepada seluruh Pegawai KPK untuk bekerja dengan penuh semangat agar keinginan Indonesia bebas dari korupsi bisa segera terwujud.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PT Jakarta Lingko Indonesia (Jaklingko) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penguatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
@KPK_RI :
