Setelah melakukan seleksi terhadap beberapa calon dan menyelusuri latar belakangnya, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memilih Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan KPK menggantikan Komjen Heru Winarko yang telah ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Firli dilantik di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (6/4).

Firli dilantik bersama dengan Direktur Penuntutan baru Dr. Supardi SH.MH oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Firli sebelumnya menjabat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan Supardi sebelumnya Jaksa Penuntut Umum yang dipekerjakan KPK dan telah menjabat menjadi Pelaksana Harian Tugas (Plt) Direktur Penuntutan.

Perbaikan sistem menjadi syarat mutlak demi mencegah berbagai potensi penyimpangan, termasuk praktek korupsi. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye, serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang, adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Pemikiran inilah yang mendasari kegiatan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) sejak beberapa waktu lalu. Dimulai di tahun 2016, Korsupgah KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih penghargaan sebagai salah satu Pemenang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2018 pada kategori Lembaga Negara Terpopuler di Media 2017 dan beberapa penghargaan lain dibidang kehumasan. Penghargaan ini diberikan dalam ajang kompetensi kehumasan/public relations (PR) yang diadakan oleh PR Indonesia.

Malam puncak penghargaan PR Indonesia Award tersebut diselenggarakan di ruas jalan Tunjungan Kota Surabaya yang dipadukan dengan festival yang melibatkan masyarakat Surabaya. "Pertama kalinya acara Penganugerahan PR INDONESIA Awards level nasional diselenggarakan di ruang terbuka dan digabungkan dengan festival yang melibatkan masyarakat umum. Ini public relations luar biasa buat daerah", papar CEO dan Founder PR INDONESIA Asmono Wikan dalam sambutannya.

Secara keilmuan, audit didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi, untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Dalam perspektif keuangan, audit dilakukan untuk menentukan apakah sebuah laporan keuangan, catatan pembukuan dan bukti pendukung yang disusun oleh pihak manajemen telah memenuhi standar kewajaran.

Auditor memiliki posisi penting dalam menilai transparansi dan tanggung jawab lembaga yang diperiksanya. Auditor juga kerap berkontribusi dalam menemukan penyimpangan yang tak jarang tergolong ke dalam praktek korupsi.

Korporasi kerap kali digunakan sebagai “kendaraan atau media” pencucian uang oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Hal itu kemudian mendorong Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Top