Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menemui Koalisi Masyarakat Sipil untuk membahas mengenai hasil investigasi seluruh PLTU Mulut Tambang yang sudah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/08).

Dwi Sawung dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama rekan-rekan dari Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Yayasan Auriga dan 350 menyampaikan kegelisahannya mengenai proyek listrik nasional 35 MegaWatt yang menurut mereka terdapat beberapa indikasi korupsi di dalamnya.

Hasil investigasi yang mereka sampaikan juga meyebutkan bahwa proyek ini justru dapat menyebabkan potensi kerugian negara. Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam gerakan #BreakFreeFromCoal mendukung KPK untuk melakukan evaluasi dan memantau proyek listrik nasional 35 MegaWatt untuk menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 350 Triliun.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengapresiasi kepedulian Koalisi Masyarakat Sipil terhadap lingkungan terutama kondisi batu bara di Indonesia saat ini. Syarif mengatakan akan segera memberi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dan akan membantu untuk mengawasi.

Keresahan ini muncul karena kasus korupsi PLTU Riau 1 MT beberapa waktu lalu. Syarif berharap masyarkat dapat membantu KPK untuk menyerahkan laporan jika ada indikasi korupsi di PLTU yang lain. “Jika ada dukungan dan Informasi pendukung dari masyarakat,  akan sangat membantu KPK,” kata Syarif.

(Humas)