Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong dilakukannya percepatan sertifikasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur di tahun 2021. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Herry Muryanto dalam rapat koordinasi (rakor) yang dilaksanakan secara daring, Senin (15/2).
“Kami berharap pemda se-Jawa Timur mempertahankan dan meningkatkan implementasi host to host BPN dan Bapenda dalam penerimaan BPHTB, melakukan percepatan sertifikasi atas 61.214 bidang tanah, memanfaatkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dari BPN untuk update Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), serta mendukung BPN dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” ujar Herry dalam sambutannya.
Salah satu fokus sasaran Korsup tahun ini, lanjut Herry, adalah pencegahan penyalahgunaan aset yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Untuk itu, katanya, Korsup akan terus mendorong optimalisasi kerja sama yang telah terbangun antara pemda di Jawa Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur.
Berdasarkan catatan KPK, sepanjang tahun 2020 pemda di Jawa Timur telah berhasil mensertifikasi aset pemda sebanyak 1.845 Bidang. Per 1 Januari 2021 dari total keseluruhan 90.581 bidang, sebanyak 61.214 Bidang atau 68% belum bersertifikat. Tiga daerah terbanyak yang belum bersertifikat, yaitu Pemkot Malang 7.181 bidang, Pemkot Surabaya 5.463 bidang dan Pemkab Bayuwangi 4.241 bidang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga hadir menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan, penguatan dan pendampingan terhadap jajarannya dalam proses percepatan sertifikasi dan pengamanan aset daerah, baik di Pemprov maupun kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Dalam waktu dekat akan ada 10 bupati/wali kota selesai masa jabatannya setelah menjabat selama 2 periode. Capaian inventarisasi dan sertifikasi aset ini tentu akan menjadi kado yang sangat indah dari KPK untuk bisa mendorong percepatan proses yang ada," ujar Khofifah.