Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan evaluasi capaian terhadap area intervensi optimalisasi pendapatan daerah (OPD) di wilayah Jawa Tengah. Hasil evaluasi menunjukkan kontribusi tgerbesar peningkata OPD dihasilkan dari pajak restoran yakni sebesar Rp70,4 Miliar atau sekitar 56%.
Dalam telekonferensi yang dilakukan Rabu (13/5), Satgas Koordinator Pencegahan Wilayah VII KPK menyebutkan bahwa diantara menu program pencegahan korupsi terintegrasi, fokus pendampingan KPK didaerah dan hubungan dengan BPD merupakan salah satu program untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah.
“Di antara menu program pencegahan korupsi terintegrasi yang termasuk fokus pendampingan KPK di daerah dan banyak berhubungan dengan BPD adalah terkait optimalisasi pendapatan daerah. Kami melihat potensi Bank Jateng dan berharap ke depan hasilnya jauh lebih baik dari yang kita peroleh hari ini,” katanya.
Hadir dalam rapat evaluasi tersebut, yaitu Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dan Dewan Komisaris Bank Jateng Darsono.
Dari laporan tahunan 2019, KPK mencatat pertumbuhan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dari 35 Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah rata – rata sekitar 17% dan menambah pemasukan kas pemda sebesar Rp126.3 Miliar, dari capaian tersebut kontribusi peningkatan OPD yang tertinggi dari pajak restoran yakni sebesar Rp70.4 Miliar atau sekitar 56%.
Capaian tersebut merupakan hasil pendampingan KPK terhadap Pemerintah Provinsi Jateng. Salah satu upaya yang dilakukan pemda di Jateng untuk meningkatkan PAD adalah dengan pemasangan alat perekam pajak yang pengadaan alatnya dibantu oleh Bank Jateng. Adapun total alat yang terpasang pada Wajib Pungut pajak (Wapu) hingga hari ini (13/5) sebanyak 643 alat.
Lebih lanjut KPK mencatat adanya peningkatan PAD yang signifikan pada Pemkot Semarang setelah pemasangan alat monitor pajak. Rata-rata perbulan yang disetorkan oleh 41 Wapu sebelum pemasangan alat adalah Rp1.13 Miliar/bulan. Setelah menggunakan alat tersebut terjadi kenaikan PAD dari 41 Wapu tersebut adalah sebesar Rp2.44 Miliar/bulan atau meningkat sekitar 116%.
Sejak awal KPK mendorong pelibatan BPD dalam upaya peningkatan PAD adalah agar kedua pihak mendapatkan manfaat dari kerja sama tersebut. Di satu sisi terjadi peningkatan PAD yang dirasakan pemda dan di sisi lain, Bank Jateng juga menerima suntikan dana.
