Serangkaian kegiatan yang melibatkan organisasi pemerintahan dan lembaga publik digelar dalam 2 hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di Jakarta tanggal 11-12 Desember lalu. Memilih tema “Bergerak Bersama MemberantasKorupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”, HAKORDIA dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan Pemimpin KPK Agus Rahardjo.
Dalam pidatonya Senin (11/12), Presiden Jokowi mengingatkan bahwa mayoritas kasus yang menjerat pejabat negara adalah penyuapan. Ini berarti bahwa pembenahan sistem pemerintahan, sistem pelayanan dan administrasi tak bisa ditunda lagi. Dan salah satu cara yang dipandang penting untuk mencegah korupsi adalah melalui e-regulasi. “Regulasi, aturan dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan. Cara-cara seperti ini jangan kita biarkan, jangan lagi diberi kesempatan!” kata Jokowi.
KPK sendiri sejak beberapa waktu telah memberi perhatian khusus untuk sektor pencegahan korupsi berbasis teknologi. Platform JAGA merupakan salah satunya, yang bertujuan untuk mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara, sekaligus melibatkan masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan dan melaporkan penyimpangan.
Dalam paparannya Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan tentang perkembangan JAGA yang sudah diluncurkan tahun lalu. Dalam aplikasi JAGA, saat ini sudah ada 4 sektor pelayanan publik yang dapat dipantau, yaitu ‘Jaga Sekolahku’, ‘Jaga Rumah Sakitku’, ‘Jaga Perizinanku’, dan dana desa. “Mudah-mudahan kalau anggaran kita bisa segera masuk ke JAGA ini, rakyat kita bisa melihat bagaimana pemerintah membicarakan anggaran, dan alokasinya akan di ketahui oleh masyarakat” jelas Agus.
Kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan mendapat catatan dari sejumlah pihak. Seperti yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya, Indonesia untuk pertama kalinya didaulat menjadi negara yang layak untuk investasi. Sementara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International, terus terlihat adanya peningkatan. Setelah di tahun 1999, IPK Indonesia hanya 17 dari skala 100, tahun ini, skor IPK Indonesia menempati urutan ke-3 di ASEAN.
***
HAKORDIA 2017 menjadi kesempatan bagi berbagai instansi, kementerian dan lembaga pemerintahan menunjukkan komitmen dan inovasi mereka dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungannya. Sejumlah boothpameran yang meramaikan kegiatan ini menampilkan berbagai bentuk inovasi dan upaya perbaikan tata kelola di tiap lembaga. Pada momen yang sama, HAKORDIA kali ini juga menjadi melting pot atau wadah berbaurnya lintas sektoral yang mengusung semangat antikorupsi, melalui berbagai jenis media tatap muka yang digelar di ajang ini.
Bagi sektor bisnis, International Business Integrity Conference (IBIC) kembali diadakan untuk ke-2 kalinya. Di dalamnya, sejumlah agenda yang dibahas diantaranya adalah Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai bagi Korporasi Sesuai Pasal 4 Peraturan MA Tahun 2016, serta peluncuran Standar Kompetensi Kerja Nasional tentang Ahli Pembangun Integritas (Certified Integrity Officer). Di forum ini, para pelaku usaha saling berbagi pengetahuan dan pengalaman (best practices) mereka, serta menguatkan jaringan dan aksi kolektif pemberantasan korupsi dalam dan luar negeri.
Di sektor pemerintahan, sejumlah program dan forum pencegahan juga ikut mengisi HAKORDIA 2017. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Gratifikasi dan Rapat Koordinasi Unit Pengelola LHKPN, para pengelola unit gratifikasi dan LHKPN di tiap instansi menjadikan forum ini sebagai kesempatan untuk bertukar inovasi dan membangkitkan inspirasi dalam mengelola unit masing-masing. Untuk membantu unit pengendali ini dan memudahkan publik, KPK juga meluncurkan 2 aplikasi baru, yaitu e-LHKPN, dan e-Gratifikasi. Kedua aplikasi itu dapat dimanfaatkan untuk melaporkan harta kekayaan dan gratifikasi secara online.
Upaya pemberantasan korupsi tak melulu harus diaplikasikan melalui sistem dan aturan yang baku. Pencegahan korupsi yang menggugah semangat dan kesadaran sekaligus dapat menginspirasi, bisa saja berwujud seni dan edukasi. Inilah pesan yang juga disampaikan melalui forum Taman Literasi Integritas, dan talkshow “Saya Perempuan Anti Korupsi” serta “Seni Memberantas Korupsi” dalam HAKORDIA tahun ini.
Menutup HAKORDIA 2017, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengutarakan kesannya. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk mengajak seluruh masyakat Indonesia terlibat dalam upaya pemberantasan segala bentuk perilaku korupsi. “Saya ingin menyampaikan penghargaan atas peringatan dan konferensi ini, semoga apa yang diresmikan tidak hanya menjadi subyek, tetapi betul-betul dapat dilaksanakan apabila kita kerja bersama”, kata Jusuf Kalla.
Di penghujung peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap kegiatan ini menjadi pemberi arah bagi semua pihak untuk melakukan reformasi, melakukan perbaikan sistem dan prosedur tata kelola yang ada. Namun Agus juga mengingatkan, bahwa perbaikan tak akan terjadi tanpa adanya partisipasi dan kerjasama. “Mudah-mudahan acara ini memberikan semangat baru bagi kita. Bersama-sama bergandengan tangan, kita bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik bagi negara kita”, tutup Agus.
