Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para pejabat di birokrasi untuk tidak menerima hadiah. Sebab, hadiah akan menjadi awal mula terjadinya korupsi. Ia juga mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno yang pernah menyebutkan bahwa korupsi adalah budaya kolonial, yaitu memberi hadiah kepada pejabat.
“Saat ini penjajah sudah pergi, tapi budaya menerima upeti masih tertinggal di Indonesia. Seharusnya budaya tersebut tidak perlu diwariskan. Jadi, jangan mewarisi budaya menerima hadiah,” ujar Firli saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pembangunan Tahun 2020 Regional I, pada Rabu (4/3) di Surabaya.
Kegiatan itu diikuti 900 pejabat daerah yang terdiri atas para Sekretaris Daerah dari 18 provinsi di regional 1, Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda dari 18 provinsi di regional 1, dan OPD yang membidangi 32 urusan pemerintah konkuren dari 18 provinsi di regional 1.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudi Soepriyadi Prawiradinata.
Dalam arahannya, Firli juga mengingatkan agar kepala daerah mewaspadai sumber penyebab korupsi lainnya. Proposal permohonan pendanaan yang kerap masuk ke meja kepala daerah, menurutnya, bisa menjadi pintu masuk korupsi. Karenanya, ia menyarankan agar proposal tersebut dibahas secara terbuka.
“Dibuka saja dalam pembahasan Musrembang. Kalau kepala daerah terima proposal, dari mana dia bisa penuhi? Biasanya menghubungi kepala dinas. Di situlah cikal bakal korupsi,” tegas Firli.
Menutup arahannya, Firli mengatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya dari berapa banyak koruptor yang ditangkap, tetapi juga ditandai tiga hal, yaitu munculnya budaya antikorupsi, adanya kesadaran pada seluruh birokrasi untuk tidak melakukan korupsi, dan terbentuknya sistem yang menutup celah korupsi.
“Bapak-ibu telah dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin. Mari mulai sekarang bangun budaya antikorupsi. Jangan titipkan budaya korupsi pada generasi muda,” tutupnya.
