Usai dilantik Presiden RI Joko Widodo, lima pimpinan periode 2019-2023 yaitu Firli Bahuri (Ketua), Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pamolango, dan Nurul Ghufron resmi menjadi nahkoda baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, (20/12).

Setelah kegiatan pelantikan yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, kelima pimpinan jilid V dan dewan pengawas mengikuti kegiatan Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut yang dilaksanakan di hari yang sama di Gedung Merah Putih KPK.

Kegiatan itu diawali dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh kelima pimpinan baru dan kelima dewan pengawas, yaitu Tumpak Hatarongan Panggabean (Ketua), Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsudin Haris.

Dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut, Pimpinan KPK jilid 4 Agus Rahardjo berpesan agar para pimpinan baru dan dewan pengawas senantiasa menjaga KPK dengan sebaik-baiknya.

“Saya sudah menjadi anggota alumni dan masih merasa memiliki KPK. Oleh karena itu, tugas kita belum selesai, masih banyak hal yang harus dilakukan. Jaga rumah kita mari kita terus berjuang,” ujar Agus.

Agus juga menyerahkan buku memori jabatan dan sebuah perangkat elektronik yang merupakan memori jabatan versi digital. Penyerahan perangkat elektronik itu menjadi simbol bahwa ia ingin semua data bisa berubah menjadi versi digital.

“Kita buat digital, Ipad ini sekaligus untuk kerja sehingga dapat betul-betul gunakan data elektronik. Kewajiban kita efisienkan data dan integrase dengan teman-teman di lain lembaga,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Pengawasa KPK Tumpak Hatarongan Panggabean menghibau agar setiap pegawai tidak khawatir dengan Undang-Undang KPK yang telah di revisi.

“Undang-undang sudah berlaku, mari laksanakan dengan baik. Meskipun ada kekurangan mungkin bisa kita sempurnakan kembali,” ujarnya.

Ia pun meminta doa restu agar kelima Dewan Pengawas yang merupakan organ baru dalam lembaga KPK bisa bekerja dengan baik dan terus berkomitmen untuk mengutamakan pemberantasan korupsi.

Kemudian, dalam pidato pertama setelah menjabat sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri mengingatkan bahwa KPK adalah sebuah institusi besar yang merupakan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Namun dengan luasnya Indonesia sangat sulit untuk memberantas korupsi sendirian.

Maka dari itu, ungkapnya KPK harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain agar dapat memenuhi cita-cita bersama yaitu bersihnya Indonesia dari praktik korupsi.

“Kita bisa bersihkan kalau kita bersama. No one can get success without others. And there is no success for person without others,” kata Firli.

Top