Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar Festival Media Digital Pemerintah 2019, yang juga menjadi rangkaian acara dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Ini merupakan tahun kedua KPK menggelar Festival Media Digital, yang melibatkan humas kementerian/lembaga, humas BUMN, perwakilan humas provinsi, serta komunitas antikorupsi sebagai peserta.
'Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital untuk Transparansi Informasi Layanan Publik’ merupakan tema yang diangkat dalam Festival yang digelar selama dua hari ini.
“Di era keterbukaan informasi ini, kita wajib mampu memanfaatkan platform yang kita miliki. Ada tanggung jawab yang besar karena banyak informasi yang perlu kita bagikan, apa yang kita kerjakan, memberitahu mana informasi yang benar dan salah,” papar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif ketika membuka acara di Gedung Merah Putih KPK (9/12).
Era disrupsi informasi memang menuntut pemerintahan untuk dapat secara berkala memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat.
Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Doddy Setiadji yang hadir sebagai narasumber, mengatakan perlu adanya struktur komunikasi yang terintegrasi dalam lembaga pemerintahan sebagai pelayan publik. Menurut Doddy, hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan kebijakan dan program pemerintah, salah satunya dengan memanfaatkan media digital.
Media digital yang dimiliki oleh lembaga pemerintah memungkinkan suatu lembaga untuk membuat agendanya sendiri untuk menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pegiat Sosial Media Wicaksono.
“Adanya disrupsi informasi, humas pemerintah dimungkinkan untuk mampu memanfaatkan media digital yang dikelolanya, tentu saja ini menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh humas, melihat perusahaan media juga memiliki agenda setting-nya masing-masing,” ungkap Wicaksono.
Hari kedua Festival Media digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Dua tema yang dibahas adalah Strategi Optimalisasi Media Sosial dan Pengemasan Narasi dan Konten Kreatif. Festival ini ditutup dengan talkshow yang menghadirkan praktisi platform media sosial dari Youtube, Facebook, serta Twitter.
Dari diskusi ini para praktisi humas pemerintah mendapatkan informasi mengenai efektivitas platform media sosial yang dapat dipilih oleh humas pemerintah sesuai dengan karakteristik masing-masing platform. Tujuannya satu, yaitu bagaimana platform yang tersedia dapat menyampaikan informasi melalui konten yang dikemas secara kreatif, sehingga dapat meningkatkan engagement dengan audiens masing-masing.
“Konten tidak harus selalu infografis, sesekali suguhkan konten yang eksklusif. Selain itu jangan lulpa untuk menambahkan ajakan atau call to action,” jelas Noudhy Valdryno dari Facebook Indonesia.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menutup acara Festival Media Digital 2019. Dia mengatakan, dengan adanya media sosial, KPK terbantu dalam memberitakan capaian KPK tidak hanya penindakan saja, namun juga pencegahan dengan materi edukasi dan hiburan yang bisa mendekatkan publik dengan KPK.
*Materi Festival Digital Media Pemerintah dapat diunduh melalui: https://bit.ly/2qvAt98
