Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Provinsi Sulawesi Tengah untuk menciptakan inovasi sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sumber pajak daerah, penagihan tunggakan pajak serta piutang pihak ketiga terhadap Pemerintah Daerah. Demikian disampaikan Kakorwil IX KPK Budi Waluya dalam kegiatan monitoring evaluasi (monev) pencegahan korupsi pada 4 – 11 Desember 2019 di Provinsi Sulteng.
Selain capaian PAD, KPK juga mengevaluasi tujuh area fokus lainnya. Terkait optimalisasi PAD, salah satu inovasi yang dilakukan adalah implementasi alat perekaman pajak online pada wajib pungut (wapu) pelaku usaha hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan.
Menurut Budi, hingga November 2019 di beberapa daerah yang telah terpasang, terjadi peningkatan pajak beragam dari 60% hingga 280%. Di Kota Palu terpasang 17 alat yang berhasil meningkatkan pajak 68% yaitu Rp890 juta dari target yang ditetapkan Rp530 juta.
Di Kabupaten Toli Toli dipasang 12 alat, meningkat 60% dari Rp34 juta menjadi Rp55 juta. Di Kabupaten Buol dipasang 13 alat terjadi peningkatan 171% dari Rp11 juta menjadi Rp29 juta. Di Kabupaten Morowali Utara dari 9 alat terjadi peningkatan 287% dari Rp1,4 juta menjadi Rp5,5 juta. Sedangkan, di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai masing-masing baru dipasang 9 dan 48 alat rekam pajak di bulan Desember 2019.
Selain itu, KPK mencatat peningkatan capaian sebesar 21,5% untuk realisasi pajak kendaraan bermotor, yakni dari Rp111 miliar menjadi Rp135 miliar. Kenaikan ini setelah implementasi samsat online nasional (samolnas). Selain itu, dari implementasi samolnas juga terjadi kenaikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 21,7% dari Rp125 miliar menjadi Rp152 miliar.
Sementara, dari implementasi MoU dan perjanjian kerja sama antara pemda dengan PT. Pertamina dan BPH Migas berhasil meningkatkan realisasi pajak bahan bakar Kendaraan bermotor sebesar 7,42% dari Rp134 miliar menjadi Rp145 miliar.
Inovasi lainnya yang dilakukan adalah melalui kerja sama antara pemda dengan Bank Sulteng untuk penarikan pajak PBB secara online atau auto debet dengan aturan tambahan bagi ASN, yaitu berupa surat keterangan lunas PBB sebagai syarat untuk pencairan TPP/TKD atau gaji ke-13 dan ke-14. “Implementasi kebijakan ini di Kota Palu telah meningkatkan realisasi PBB sekitar tiga miliar rupiah,” kata Budi.
Bentuk inovasi lainnya dengan melakukan host to host BPHTB antara Kabupaten Tolitoli dengan Poso per Desember 2019. Selain itu, kebijakan implementasi Zona Nilai Tanah (ZNT) juga dilakukan untuk menjaring transaksi BPHTB di atas Rp60 juta.
Integrasi dan kerja sama peningkatan pajak daerah juga dilakukan melalui tax clearance pajak daerah dan penertiban perizinan sarang burung walet sebagai pendataan dan upaya paksa untuk pembayaran pajak daerah. Sebagai contoh potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Donggala sekitar Rp90 miliar, karena kabupaten tersebut dan Sulawesi Tengah pada umumnya merupakan penghasil sarang burung walet.
Optimalkan Aset Daerah
Tidak hanya pada sektor PAD, KPK juga mendorong dilakukan inovasi dalam pengelolaan aset. KPK meminta pemda untuk memaksimalkan dan mengefektifkan penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah yang terintegrasi.
Menurut Budi, data yang tidak dikelola baik menyulitkan aparat ketika melakukan penertiban. Hingga triwulan tiga tahun 2019 KPK mencatat manajemen aset pemda se-Provinsi Sulteng masih harus dibenahi. Baru tercatat 1.666 senilai Rp608 miliar yang telah tersertifikasi dari 11.758 tanah pemda yang harus disertifikasi. Selain itu, dari 1.254 aset pemda yang bermasalah karena sengketa, baru sekitar 1.203 aset senilai Rp156,8 miliar yang telah diselesaikan.
Sedangkan terkait kendaraan dinas, baru 3.095 kendaraan senilai Rp199 miliar yang telah mendapatkan dokumen legal dari total 6.085 kendaraan pemda yang tidak memiliki dokumen. Selain itu, KPK juga mencatat sebanyak 3.856 kendaraan yang tidak diketahui fisiknya, baru 2.410 kendaraan yang berhasil ditertibkan dengan nilai Rp126 miliar.
“Masih ada sekitar 223 kendaraan dari total 236 kendaraan yang dikuasai pihak lain yang belum ditertibkan,” jelas Budi.
Terkait aset Pendanaan, Personel, Prasarana, dan Dokumen (P3D) baru tercatat sebanyak 1.625 aset senilai Rp897 miliar dan telah diserahkan, dari total 19.761 aset yang harus diserahkan. Sedangkan, terhadap 1.053 aset yang rusak senilai Rp4 miliar telah dilakukan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku.
KPK juga terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset pemda. Diketahui baru satu bidang aset yang telah dioptimalkan dan memberikan nilai manfaat untuk pemda, yakni sebesar Rp3 miliar dari total 35 bidang tanah atau bangunan yang belum optimal pemanfaatannya.
(Humas)
