Beberapa tikus dengan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sibuk menggigiti dedaunan. Mereka bisa dengan bebas menggerogoti daun, sebuah simbol untuk sumber daya alam, karena ada sejumlah buaya yang menjaga tikus-tikus itu.
Bukan tanpa sebab, Gerakan Masyarakat Sipil #BersihkanIndonesia melakukan aksi teatrikal di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (5/7) lalu. Mereka berusaha menyindir para koruptor yang dilindungi oleh seekor “buaya” atau oknum pejabat atau sosok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar.
Dari aksi itu, ada pesan Gerakan Masyarakat Sipil yang disampaikan untuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK agar memilih calon yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK yang memiliki perhatian besar terhadap isu korupsi Sumber Daya Alam (SDA).
Juru Bicara Gerakan Masyarakat Sipil #Bersihkan Indonesia Edo Rakhman mengatakan aksi ini memberi perhatian khusus pada korupsi pada sektor sumber daya alam, yang tidak hanya merugikan Rakyat, tetapi juga merusak alam.
“Sumber daya alam dan energi adalah sektor strategis nasional yang rentan oleh praktik korupsi. Peran KPK dalam memerangi korupsi sektor SDA telah dibuktikan dnegan pengungkapan sejumlah kasus besar,” ujar Edo.
Kekhawatiran juga yang sama juga kerap disampaikan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter. Ia khawatir jika nantinya pemberantasan korupsi sektor SDA akan melemah karena tidak lagi memiliki fokus pada pemberantasan korupsi sektor SDA.
“Kami prihatin akan adanya indikasi pelemhan KPK terutama jelang pemilihan calon pimpinan KPK,” ujarnya.
Menurut Lola, proses pemilihan calon pimpinan KPK menjadi momen yang sangat penting untuk menentukan nasib pemberantasan korupsi ke depan.
“Bagi kami ini menjadi sangat penting. KPK adalah salah satu institusi yang masih dipercayai masyarakat, sehingga menjaga integritas KPK adalah gawang terakhir untuk mencegah terjadinya korupsi. Kalau tidak, maka kerugian negara tentu akan semakin besar dan merugikan masyarakat,” ujar Lola.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mengawal proses pemilihan calon pimpinan KPK. Masyarakat dapat melindungi KPK dengan mengamati rekam jejak calon Pimpinan KPK.
“Kami mengajak pihak-pihak lain untuk memberikan informasi tentang para calon yang mengikuti proses tersebut. Hal ini penting agar dapat membantu pansel untuk memilih calon yang terbaik,” katanya.
(Humas)
